Dari Redaksi

RAPBD Kilat Itu…

ilustrasi

Ada yang mengusik tentang kualitas RAPBD Kabupaten Bima tahun 2018. Usikan itu, karena dokumen penting wajah Bima ini dibahas cukup kilat. Pembahasan dan penatapannya hanya sehari, bahkan mungkin hitungan jam.

Pembahasan RAPBD yang berhari-hari pun, kualitasnya masih bisa diragukan. Apakah penyusunan kebijakan anggarannya sudah mencerminkan solusi atas persoalan daerah ini.

Perlu ada keraguan, bahkan wajib diragukan RAPBD yang dibahas sehari akan melahirkan solusi atas problem masyarakat. Apalagi, struktur anggaran lebih banyak porsinya bagi aparatur. Sebagian kecil saja porsi untuk publik. Itupun belum bisa dijamin, sasarannya akan tepat.

Apalagi ada pengakuan dari anggota dewan jika dibahas secara sporadic oleh Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meskipun ada klaim sudah sesuai mekanisme.

Sesuatu yang dibahas secara terburu-buru, tidak bisa dijamin kualitasnya. Mekanisme hanya alur yang harus dilalui, tapi bukan berarti mengeyampingkan kualitasnya.

Ini bisa saja, karena mental pejabat kita terlena dengan formalitas. Wajar saja, jika APBD kerap menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerag (RPJMD), sebagai penjabaran visi-misi kepala daerah.

Baca Juga: Pembahasan RAPBD 2018 Kabupaten Bima hanya Sehari

Visi-misi kepala daerah adalah rangkuman akan bacaannya terhadap persoalan masyarakat. Jika bacaannya salah dalam memahami dinamika sosial masyarakat Mbojo, maka kebijakan politik tidak akan pernah menjawab kebutuhan yang ada.

Butuh komitmen besar dan kesadaran penuh bagi eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan politik anggaran. Adakah jaminan harmonisasi anggaran ditingkat Banggar dan TAPD yang hanya sehari, bisa “meretas” persoalan daerah ini melalui cerminan anggaran.

Kita berharap RAPBD 2018 yang diketok atau disetujui bersama antara eksekutif dengan legislatif dapat evaluasi oleh Gubernur NTB. Mencermati secara seksama, jika ada yang belum tepat akan dibenahi ulang, agar rakyat tidak selalu jadi tumbal.

Alasan waktu yang mepet dan ancaman hak-hak keuangan pemerintah daerah dipotong selama enam bulan, jika tidak tepat waktu adalah dongeng lama. Jangan sampai celah yang selalu dimanfaatkan untuk memainkan anggaran. Wallahu A’lam.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share

Komentar

To Top