Pengukuhan PPL Kecamatan Raba oleh Ketua Panwas Kecamatan Raba, Jafar.
Kota Bima, Bimakini.- Sebanyak 38 Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) se Kota Bima, Rabu (17/1) dikukuhkan di aula Hotel Camelia. Pelantikan PPL tersebut dilakukan oleh masing – masing Ketua Panwas Kecamatan, sesuai dengan wilayahnya. Jika PPL dalam menjelankan tugasnya tidak menjaga integritas, maka akan dipecat.
Pelantikan tersebut dilakukan secara bergilir, sesuai dengan kecamatan masing – masing. Kesempatan pertama, PPL Kecamatan Asakota, Rasanae Barat, Mpunda, Raba, serta Rasanae Timur.
Usai pelantikan itu, Kasat Binmas Polres Bima Kota AKP M Yamin mengajak PPL untuk menyamakan persepsi. Terkait tindak pidana pemilu yang ditemukan di lapangan dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas maupun Babinsa. Hanya saja temuan pengawasan di setiap kelurahan diproses sesuai mekanisme.
“Misalnya, kalau ada ditemukan kasus money politik, PPL bertugas melaporkan kasus itu ke Panwascam dan Panwaslu Kota Bima. Tidak boleh dilaporkan ke Bhabinkamtibmas maupun Babinsa,” ujarnya.
Dia berharap, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 berjalan aman dan lancar. Kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Bima Kota tetapi kondusif.
Ketua Divisi SDM Panwaslu Kota Bima Muhaimin SPdi menjelaskan, PPL bertugas melakukan pengawasan terhadap semua tahapan. Diawali dengan kegiatan tanggal 20 Januari 2018, yakni proses pemutakhiran data pemilih.
“Sesuai dengan ketentuan UU No 7 pasal 106, kewenangan membentuk dan memberhentikan Panwas Kelurahan atas wewenang Panwascam. Tugas Panwaslu kabupaten/kota, hanya memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah. Dalam rangka memastikan prosedur pelaksanaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.
Lanjut Muhaimin, harus diakui tugas melaksanakan pengawasan terhadap peristiwa politik yang bersamaan sangat berat. Dalam menjalankan tugas, PPL harus bekerja sama dengan masyarakat. Karena jika bekerja sendiri, hal itu akan sangat berat.
“Tugas kita, memastikan bahwa masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi masuk dalam DPT. Mari bergandengan tangan dengan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan pemilihan,” ujarnya.
Muhaimin mengimbau PPL yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan lurah. Termasuk PPS dimasing – masing kelurahan yang ada di Kota Bima.
Ditambahkannya, kewenangan PPL sangat terbatas. PPL tidak mempunyai kewenangan untuk menangani setiap pelanggaran yang terjadi. PPL hanya menyampaikan laporan ke Panwascam masing – masing.
Muhaimin mengingatkan, sebelum penegakkan hukum harus diawali dengan langkah pencegahan. Jika ditemukan adanya warga yang sudah penuhi syarat, tapi tidak masuk dalam DPT, segera laporkan ke PPS. Supaya bisa segera diakomodir.
“Jika temukan adanya dugaan pelanggaran, segera laporkan ke Panwascam. Apabila ditemukan pengawas kelurahan yang tidak netral dan jujur, jangan takut untuk diberhentikan,” pungkasnya. (IAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
