Politik

Dipanggil Panwaslu, Sekda Dua Kali Mangkir

Abdullah, SH

Bima, Bimakini.- Sudah dua kali Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, H Taufik HAK, untuk dimintai klarifikasi terkait mutasi baru-baru ini. Dua kali itu pula, Ketua Baperjakat itu mangkir tanpa disertai alasan jelas.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH, menilai Sekda Kabupaten Bima tidak jantan memberikan penjelasan terkait pelanggaran mutasi dan rotasi lingkup Pemkab Bima. “Sudah dua kali kita memanggil Sekda untuk dimintai klarifikasi, tetapi tidak juga hadir. Bagi saya, hadir atau tidak hadir, tetap dihormati,” imbuhnya ditemui di ruang kerjanya, Jumat.

Hanya saja, kata Abdullah, paling tidak status sebagai Sekda bisa saling menghargai antara Pemerintah dan Lembaga.

“Niat kami memgundang supaya bisa diklarifikasi, supaya tidak ada fitnah terhadap mutasi yang dilakukan Pemda,” jelasnya.

Menurutnya, seharusnya Sekda menghadiri panggilan pihaknya karena mengetahui persis bahan dan mekanisme pelaksanaan mutasi dan rotasi.

“Kami mengetahui berdasar ketentuan Undang-undang (UU) Pergantian Pejabat, sementara pengakuan Plt Kepala BKD, mutasi untuk mengisi kekosongan. Penjelasan tersebut kami inginkan oleh Sekda,” timpalnya.

Dia mengatakan, Kasubag Humaspro mengatakan UU hanya berlaku bagi daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Kalau dilihat dari pasal 71, semua Kepala Daerah memberlakukan. Hal itulah yang mau kami jelaskan, Bawaslu sudah merilis pernyataan,” ucapnya.

Meski Sekda tidak memberikan klarifikasi, pihaknya tetap mengkaji dugaan pelanggaran mengacu pada prosesi pelantikan 3 Desember 2018, apakah untuk mengisi kekosongan atau pergantian pegawai.

“Mutasi tersebut menjadi dasar referensi, melanggar atau tidak, nanti kita buatkan bahan kajian untuk disimpulkan berdasar ketentuan. Kalau memang melanggar kami akan terbitkan rekomendasi,” janjinya. (MAN)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 51
    Shares

Komentar

To Top