Mataram, Bimakini.- Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi NTB melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) progres pembangunan infrastruktur tahun 2017 Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR ). Tim itu terdiri dari Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB.
Kegiatan Monev itu mulai dilakukan sejak Selasa, (23/1/2018). Sebelumnya proyek-proyek tersebut telah mendapatkan pendampingan dari TP4D Provinsi NTB.
Diantaranya 47 paket proyek jalan, irigasi dan cipta karya yang bernilai kontrak ratusan miliar rupiah serta pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya. Seperti fasilitas penunjang IC, gedung dan fasilitas penunjang di RSJ Mutiara Sukma dan pembangunan gedung di Dinas Koperasi dan UMKM NTB.
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.M.Si yang juga penanggungjawab teknis TP4D mengatakan, kegiatan ini untuk melihat secara langsung di lokasi proyek, apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sesuai rencana. “Apakah hasilnya sesuai spek dan kualitas atau mutu yang memberi kemanfaatan nyata bagi pembangunan,” ujarnya.
Disamping itu, sesuai esensi dari pembentukan TP4D, kata Abah Ibnu, sapaan akrabnya, untuk mengawal pemerintah daerah tanpa adanya keraguan. Mencegah korupsi dan munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.
Pada kegiatan monitoring kali ini, kata dia, diutamakan melihat kualitas hasil fisik. Sekaligus juga menggali informasi dari Tim PHO, baik PPK, pengawas, konsultan maupun penyedia, tentang kendala dan permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan proyek tersebut di lapangan.
“Kalau ada hambatan, maka TP4D akan memberikan saran dan menunjukkan alternatif solusi kepada PHO untuk penyelesaiannya. Begitupun terkait kualitas fisik yang kurang, masih ada kesempatan bagi penyedia untuk memperbaiki atau menggantinya pada masa pemeliharaan ini,” tutur Abah Ibnu.
Penjelasan Inspektur tersebut, diamini koordinator teknis TP4D yang juga Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH.
Dia menuturkan, pihaknya kini bersama sejumlah anggota TP4D sedang mengecek langsung progres dan hasil pelaksanaan proyek pembangunan infastruktur tahun 2017.
Dijelaskannya, Tim sudah mengunjungi sejumlah lokasi di Pulau Lombok, diantaranya peningkatan jalan Udayana Mataram dengan nilai kontrak Rp.12,11 Miliar lebih. Pengadaan konstruksi jalan Keruak-Pancor dengan nilai kontrak Rp. 28,3 miliar lebih, paket Lembar- Sekotong – Pelangan senilai Rp. 52,72 Miliar lebih dan sejumlah proyek pembangunan infastruktur lainnya.
Dari sejumlah proyek yang telah di monitoring tersebut, kata Aryadi, umumnya telah berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi Tim juga menemukan beberapa proyek yang pelaksanaannya sedikit terhambat karena permasalahan sosial.
Ada juga sedikit masalah tekhnis, khususnya terkait kontur tanah, keadaan cuaca dan lain-lain, sehingga berdampak pada kualitas hasil yang dinilai kurang. Terhadap hal tekgnis seperti ini, Tim TP4D telah memberi catatan dan saran ke PHO untuk segera dilakukan perbaikan.
Setelah monev di pulau Lombok sekarang ini, kata Gde, sapaan akrab mantan Kabag Pemberitaan itu, Tim monitoring TP4D Provinsi NTB juga telah menjadwalkan Monev di Pulau Sumbawa mulai Selasa depan (30/1/2018). (PUR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
