Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2018, di Hotel Trans Luxuri, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/3/2018). Kehadiran Gubernur pada acara tersebut dalam rangka mendukung penguatan kerjasama daerah untuk penguatan ekonomi nasional.
Untuk penguatan kerjasama tersebut, Gubernur melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Kesepakatan tersebut memuat kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antar Daerah.
Rakernas tersebut diawali dengan diskusi antar para anggota APPSI yang mengangkat tema “Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Nasional”.
Diskusi dimoderatori langsung oleh Ketua umum APPSI, HM Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan. Nampak juga hadir Sekjen Kementerian Negeri, Yuswandi Temenggung serta hadir pakar Ilmu pemerintahan yang juga salah satu dewan penasihat APPSI, Prof. M. Ryas Rasyid.
Setelah acara penandatanganan kesepakatan, dilanjutkan acara puncak Rakernas yang dihadiri langsung Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden menekankan beberapa hal, diantaranya meminta seluruh kepala daerah untuk menyederhanakan prosedur dan proses yang terkait investasi dan ekspor. Sebab menurut Presiden, salah satu penyebab utama masih rendahnya pengembangan investasi di tanah air adalah regulasi dan persyaratan yang berbelit-belit.
Pertama kali dalam 20 tahun, Indonesia mendapatkan predikat layak investasi dari tiga lembaga sekaligus, dengan nilai BB dari fitch rating. Investasi, Indonesia naik menjadi 11,1 persen. Sedangkan, Malaysia turun 21 persen.
Hal kedua yang ditekankan Presiden adalah sistem perizinan supaya terintegrasi. Proses ini kata Jokowi, harus segera terlaksana di pusat maupun daerah, agar proses perizinan lebih sederhana dan akuntabel. “Harus selesai Maret 2018. Potong izin rekomendasi dan Kuatkan dukungan pada sistem single submisin,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Yang ketiga yang harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur adalah data produksi padi harus tepat dan benar. Yang keempat investasi, infrastruktur dan SDM sangat penting sehingga harus segera dituntaskan.
“Jangan kebanyakan program dan dibagi-bagi merata pada semua dinas. Misalnya 60 persen untuk infrastruktur, tahun berikutnya 60 persen untuk SDM. Buatkan aplikasi sistem hubungan pusat dan daerah, targetkan 1,5 bulan harus tuntas”, tegas jokowi.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak lupa juga, Presiden meminta kepala daerah untuk menjaga kondusifitas daerah selama proses pilkada tahun 2018.
Sementara itu, usai pembukaan rakernas, TGB menyampaikan melalui rakernas ini, bahwa masing-masing daerah dapat saling menutupi kekurangan pada suatu daerah. “Sekaligus saling melengkapi kebutuhan, semuanya dalam rangka penguatan ekonomi nasional,” ungkap Gubernur peraih leadership Award 2017 itu. (PUR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
