Oleh : Muhamad Yunus A
ilustrasi
Baru-baru ini dilaksanakan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas tolak politik uang dan politisasi sara. jargon tolak politik uang kembali diserukan untuk menyongsong tahapan pemilukada 2018. Upaya semacam ini bukan baru pertamakali dilakukan, tapi sudah pernah dilakukan pada saat sebelum-sebelumnya.
Mengapa ini harus terus dilakukan lagi dan lagi? tentunya untuk merawat ingatan kita yang mudah lupa, sekaligus meyakinkan kembali semua pihak, bahwa politik uang telah, sedang dan akan selalu membawa pengaruh yang sangat buruk dalam kehidupan demokrasi.
Politik uang bukan peristiwa biasa, namun dipaksa agar lumrah untuk dijalankan menjadi kebiasaan politik bagi segenap masyarakat. Politik uang menawarkan praktik politik yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan politik sendiri, merusak proses pemilu dan demokrasi, merusak mental warga negara yang baik, merusak kedaulatan rakyat, bahkan ikut merusak masa depan daerah, bangsa dan negara.
Telah banyak bukti, praktik politik uang telah membawa tumbuh kembangnya prilaku korup. Ada banyak pejabat ditangkap dan diadili karena prilaku korupsi. Kekuasaan yang cenderung korup, harus diantisipasi.
Salah satunya, melalui sikap penolakan terhadap praktik politik uang. Sayangnya, sikap penolakan ini belum dapat terwujud utuh dalam setiap musim politik. Terbukti, kita masih saja temukan peristiwa politik uang ketika mamasuki musim pemilu.
Politik uang dipraktikan dalam banyak bentuk. Misalnya serah terima mahar politik, judi politik, jual beli / dagang suara politik untuk memastikan para calon lolos dan meraih kemenangan. Jual beli suara adalah bentuk lain dari pragmatisme politik.
Prilaku jual beli dalam politik, tentunya mengebiri orientasi demokrasi, merendahkan harkat dan martabat demokrasi yang dicita-citakan. Angin perubahan yang mensejahterakan rakyat, diharapkan lahir melalui pemilu berkualitas dan berintegritas, masih dan hanya akan menjadi angan utopis.
Meski jargon “tolak politik uang” kian populer, namun harus diakui jargon itu kalah populer ketimbang ungkapan “waktu adalah uang”. barangkali bisa dipastikan bahwa politik tak bisa lepas dari uang. tetapi cara mendapatkan dan menyalurkan uang tidak harus dalam praktek politik uang.
Menyadari adanya dominasi frasa uang dalam waktu dan politik, syaraf-syaraf normal bergerak mencari titik singgung antara waktu dan politik. Bahwa ada waktu dimana politik tak berorientasi materi, tetapi murni mengabdi untuk negeri. Titik singgung lainnya, bahwa politik ada waktunya, dan waktu ada politiknya atau ada waktunya politik. Maaf ini Sekedar dibolak balik saja penempatan diksinya.
Untuk lebih kekinian, sederhananya begini, pemilu sama dengan musim politik. Saat musim politik tiba, kedua jargon diatas mungkin mengalami perubahan, atau menjalani proses kawin mawin, membuahi fakta baru dan melahirkan jargon baru serupa “politik adalah uang” atau “waktu politik adalah uang”. Sikap inilah yang dianut oleh masyarakat pesakitan dan dianut oleh mereka cenderung berorientasi materi dalam pemilu.
Masyarakat kita paham benar, bahwa disetiap moment pemilu, saat musim politik datang, disana pasti ada uang politik, atau materi dalam bentuk lain yang lebih soft. Dari sini, dengan mudah kesimpulan-kesimpulan dapat dirumuskan dari praktek demokrasi yang tak sehat itu, menjadi sebuah hipotesis untuk didalami, seperti “untuk mendapatkan uang politik, cukup ditukar dengan suara”. Atau “untuk membalas janji politik, cukup dengan janji suara”. Meskipun pada akhirnya ada banyak kejadian yang menimpa para pihak tak sesuai harapan.
Apakah selama ini mereka yang menjalankan praktik politik uang tidak sadar diri. jawabnya sederhana, ya mereka tak sadar diri sebagai manusia politik. Mereka hanya seonggok daging dan tulang belulang yang berjiwa, berorientasi materi dan kehidupan bendawi-duniawi.
Mereka berjalan tanpa ruh, tanpa kesadaran. Bolehlah mereka disebut berkesadaran, tetapi hanya berkutat pada kesadaran materi-bendawi dan kesadaran hewani. Jadi tak layak disebut masyarakat manusia. Tepatnya, mereka hanya kumpulan nabati atau kerumunan hewan politik.
Sikap menolak politik uang adalah sikap yang manusiawi. Sikap yang selaras dengan fitrah/kesucian kemanusiaan. Sikap yang murni lahir dari kesadaran nurani insani-sejati.
Sedangkan sikap menerima dan menjalankan politik uang, sama saja dengan ingkar terhadap fitrah kemanusiaan, menyelewengkan kebenaran, kebaikan, kesucian politik sekaligus menunjukan pilihannya pada prilaku hewan dan tumbuhan, bahkan lebih rendah dan hina lagi. Mereka tak layak disebut warga negara, apatah lagi disebut manusia, sebab saat itu mereka telah memilih berhenti menjadi manusia.
Dalam kondisi yang kian pelik, sikap optimis harus terus dibangun. Harus ada upaya sistemik untuk menyongsong hadirnya kesanggupan menolak politik uang, dan tak biru matanya saat dihadapkan dengan uang politik. Menahan hasrat materi dan kuasa yang menyimpang, akan dapat dilakukan ketika masyarakat berkesadaran diri yang sejati, terintegrasi kedalam kesadaran berpemilu.
Kesadaran model ini hanya dapat diraih melalui institusi pembelajaran pemilu. Didalamnya, disuguhkan menu pembelajaran berupa dialog antara subjek dengan subjek. Dialog atau interaksi dari hati ke hati tersebutlah yang akan melahirkan tradisi “bukan tanpa uang atau bukan tanpa politik”, tetapi tradisi “tanpa politik uang”.
Kelak tercipta pula sebuah kondisi dimana segenap komponen pemilu, seperti pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu dapat sadar untuh dan hadir penuh dalam berpemilu-berdemokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Semoga.
Catatan Pinggir
Karumbu 2018
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
