Kota Bima, Bimakini.- Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan (Dapil) III menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Rontu, Selasa (13/3) sore. Penjaringan aspirasi itu dalam rangka reses.
Penajaringan aspirasi berlangsung di halaman kantor Kelurahan Rontu. Anggota DPRD Dapil III yang hadir, yakni H Armansyah (Koordinator), Syamsurih, Nazamuddin, H Ridwan Mustakim, Syahbuddin, Taufikurahman, Edi Ihwansyah, M Safe’i, serta M Irfan.
Hadir juga Sekretaris Dinas PUPR Kota Bima, Didi Fahdiansyah, Sekretaris Dikpora, M Amin, Jajaran kelurahan, dan masyarakat setempat.
Koordinator Anggota DPRD Kota Bima Dapil III, H Armansyah mengatakan, reses ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat setiap dapil. Sekaligus penyampaian program yang akan dilaksanakan dan sudah direalisaikan. Reses dewan untuk tahun 2018 ini, kata dia, masuk massa sidang pertama.
Dikatakannya, tahun 2018 di Kelurahan Rontu ada belasan program diagendakan. Seperti di So Temba Romba sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 200 juta. Penataan gang 50 meter Rp 50 juta, pembukaan jalan 0.5 km, So Talaka 200 meter dengan pagu Rp 200 juta. Selain itu, pembukaan jalan Rontu Cekdam Oi Sii sepanjang 200 M, peningkatan jalan Rontu-Nitu, 2,8 Km senilai Rp 10 miliar. Rehabilitasi saluran pembuang Septi Tank 10 KK, talud lanjutan 100 meter, serta lainnya.
Pada kesempatan itu juga dihadapan masyarakat, Armansyah menyampaikan, bawah putra Rontu, Syamsurih, SH akan menggantikan Feri Sofiyan, SH sebagai Ketua DPRD Kota Bima.
Saat itu, sejumlah aspirasi juga disampaikan sejumlah pihak. Lurah Rontu, Burhan berharap Poskesdes bermasalah dan pagar kantor lurah dapat direalisasikan.
Juga berharap drainase di jalan negara dibenahi. Karena tidak ada saluran air saat banjir. Akibat lainnya, kata dia, tanah dan batu turun dari arah pegunungan dan merusak jalan. Bahkan terakhir sampai bronjong di RT 01 roboh.
Masyarakat juga meminta perhatian untuk masjid dan langgar, karena banyak kumuh. Dianggap tidak layak sebagai tempat beribadah.
Warga lainnya, Hamdan dan Muhamadin menyoal lampu jalan dan jembatan gantung baru yang sudah rusak. Masalah BPJS tidak tepat sasaran pun menjadi keluhan.
Duta PAN, Syamsurih, meminta agar Dinas PUPR merespon permintaan warga soal infrastruktur, termasuk jembatan gantung yang rusak. Sebelumnya, jembatan itu direncanakan di Sambinae, namun dialihkan ke Rontu.
Dikatakanya, atas berbagai persoalan tersebut, bukan berarti dewan tutup mata. Pihaknya akan mengupayakan pada APBD Perubahan, maupun APBD murni 2019. Dari semua usulan itu, sebagian akan diusakan melalui APBD P dan murni 2019.
Anggota Dewan lainnya, M Irfan, yang juga Komisi 1 menyampaikan, untuk masalah BPJS mekanismenya masyarakat mendapat rekomendasi dari lurah dan Dinas Sosial.
Duta PKPI, Nazamuddin, berharap agar program pemerintah dapat dikawal dan diawasi bersama. Apalagi di tahun politik, jangan sampai program pemerintah dipolitisir.
Terakhir, H Armansyah mengatakan, apa jadi aspirasi masyarakat akan diperjuangkan bersam. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.