Kota Bima, Bimakini.- Selama sepekan anggota DPRD Kota Bima melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), sekitar 60 persen Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak berada di kantor.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bima, Taufik H A Karim, saat diwawancara wartawan, Kamis (01/3).
“Selama kegiatan Monev, banyak Kepala OPD dan Kepala Bagian yang tidak berada di tempat. Padahal, surat pemberitahuan sudah kita layangkan sebelum turun,” kesalnya.
Dia mengatakan, jadwal kegiatan Monev itu telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif pada Januari lalu. “Kalau seperti ini kondisinya, artinya kesepakatan dengan Wali Kota sudah dilanggar,” imbuhnya.
Persoalan lain, OPD terkait tidak mampu menyediakan data. Padahal, data, seperti RKA, DPA, dan SPJ, sebagai acuan anggota DPRD melakukan Monev.
“Data tersebut menjadi bahan kami untuk disampaikan saat paripurna nanti, bahkan sebelum paripurna akan kami sampaikan kepada Wali Kota,” ucapnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, Muhammad Yamin, mengaku tidak ada kesengajaan Kepala Dinas tidak berada di kantor saat anggota DPRD Monev.
“Pak Kadis sedang tugas luar agenda penandatanganan dua MoU, dan tidak bisa diwakili,” terangnya.
Kaitan soal dokumen, pihaknya belum bisa memberikan secara utuh karena sebagian dokumen masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.