Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Gubernur NTB Ingatkan Semangat Kepala OPD Tidak Kendor

Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta semangat para kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak kendor dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang sudah ditetapkan. Kontinuitas dan “speed” dalam melaksanaan program jangan sampai berkurang, agar semua berjalan lancar dan memenuhi target.

Atensi khusus ditekankan Gubernur, bagi pelaksanaan program yang mendukung sasaran pemerintah nasional secara umum, salah satunya terkait deregulasi. Permintaan itu disampaikan Gubernur saat rapat pimpinan di bersama seluruh kepala OPD di ruang rapat utama, Senin, (19/3/2018).

Dalam upaya mendukung program pemerintah pusat, dijelaskan Gubernur, dapat ditempuh dengan menginventarisir produk hukum yang ada di daerah yang kiranya sudah tidak kontekstual, sehingga dapat dihapus atau perlu direvisi. Sementara untuk regulasi baru yg akan dibuat nantinya, Gubernur menekankan perlunya memperkuat sisi substansi dan susunannya. “Itu salah satu jalan kita mengupayakan optimalisasi pelayanan publik, bahkan bila perlu, bisa dilakukan pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP), agar proses pelayanan publik tidak dinilai panjang dan berbelit”, jelasnya.

Hal itu lanjut Gubernur, demikian penting, karena akan mempengaruhi indeks kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Sementara terkait perkembangan dinamika politik jelang kontestasi kepala daerah beberapa bulan ke depan, Gubernur juga mengatensi beberapa isu strategis yang rawan muncul, yakni isu keamanan dan ketertiban. Atas hal ini, Gubernur memerintahkan langsung kepala OPD dalam hal ini kepala Bakesbangpoldagri, H.Lalu Syafi’i, untuk bersinergi dengan seluruh pihak termasuk jajaran TNI/Polri.

Isu lain yang juga tak kalah penting yang perlu menjadi perhatian menurut Gubernur TGB yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah, H Rosiady Sayuti, adalah yang terkait keamanan pangan, pelayanan dasar dan ketenagakerjaan, baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Jika ada hal-hal yang terjadi, baik di lapangan maupun yang tercover oleh pemberitaan media, utamanya yang sifatnya substansif, maka Kepala OPD sebagai penanggungjawab sektoral yang punya kewajiban untuk meluruskan. “Bapak/Ibu kepala OPD harus lebih peka dan reaktif menangani masalah yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai pembagian tugas dan kewenangan justeru menghambat kita dalam melaksanakan kewajiban melayani masyarakat”, ingatnya. PUR

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

NTB

Kota Bima, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah  menyebut dari seluruh Kabupaten/Kota, di Bima lah yang paling banyak balihonya. “Saat masuk ke Kota Bima,...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Gubernur NTB melakukan roadshow dan talkshow dengan lembaga pemerintah Kabupaten Dompu, lembaga keuangan dan lembaga mitra dengan tema sinergitas pengembangan SDM...

Peristiwa

Dompu, Bimakini. – Kehadiran Gubernur NTB yang melakukan roadshow dan talkshow dengan lembaga pemerintah Kabupaten Dompu, lembaga keuangan dan lembaga mitra dengan tema sinergitas...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Pemerintah Kabupaten Dompu telah berhasil menerapkan dan mendeklarasikan 3 (tiga) Pilar STBM. Ketiga pilar itu diantaranya, tidak buang air besar (BAB)...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Dinilai berhasil menerapkan dan mendeklarasikan 3 (tiga) Pilar STBM, yakni Pilar tidak buang air besar (BAB) sembarangan (Stop BABS), mencuci tangan...