Nazaruddin
Kota Bima, Bimakini.- Anggota DPRD Kota Bima, Nazamuddin mengingatkan pemerintah terkait rencana mutasi dan promosi jabatan lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima saat tahapan Pilkada.
Pada wartawan, Nazamudin, mengatakan saat ini Kota Bima bagian dari daerah otonom yang sedang melaksanakan Pilkada serentak.
“Sudah jelas, ada aturan yang melarang daerah yang melaksanakan Pilkada melakukan mutasi dan rotasi karena akan berimbas pada kondisi daerah,” tuturnya.
Namun, dia mengakui, ada aturan dengan persetujuan Mendagri yang membolehkan Wali Kota Bima melakukan hajat dimaksud.
“Alasan mengisi kekosongan jabatan, memang lumrah. Namun, harus ada yang diperhatilan dan banyak hal perlu dipertimbangkan,” pintanya.
Dalam PKPU, mengamanatkan enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada, tetapi harus ada persetujuan Mendagri. “Melaksanakan amanat aturan itu wajib, karena aturan,” tegasnya.
Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah, apabila telah memenuhi unsur. “Kita harus mampu menjaga stabilitas daerah, apabila terjadi rotasi dan mutasi sedikit tidak mengganggu stabilitas,” katanya.
Apabila alasan pelayanan publik menyusul belum ada pejabat definitif, menurutnya, tidak berpengaruh, kalau masih bisa berjalan normal.
“Saran saya, tidak perlu melaksanakan mutasi, apalagi saat ini tengah Pilkada yang masih terlaksana aman walau ada riak-riak,” sarannya.
Dia mengatakan, apabila dipaksakan, tidak bisa dihindari ada yang merasa dirugikan dan yang dipuaskan, apalagi sisa jabatan H Qurais masih 3 bulan. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
