Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Sekda NTB Ingatkan Pembangunan Rumah Layak Huni Tepat Sasaran

Sekda NTB, Ir H Rosiady Sayuti, MSc, PHd

Mataram, Bimakini.- Rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat. Untuk itu, pembangunan rumah layak huni harus benar-benar tepat sasaran.

Terutama bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga masyarakat Indonesia khususnya di NTB benar-benar merasakan keadilan untuk dapat memperoleh rumah bersubsidi dari pemerintah tersebut.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D  pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Layak Huni Wilayah IV yang mencakup enam provinsi wilayah kerja, yakni Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Barat, Papua dan Papua Barat, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (26/4).

Sekda menceritakan,  telah terlibat cukup lama secara keilmuan dalam penelitian perumahan rakyat sewaktu masih aktif menjadi dosen di Universitas Mataram. Termasuk menyusun skema dalam proses perencanaan pembagunan perumahan rakyat layak huni sehingga benar-benar tepat sasaran.

“Secara pribadi saya sudah cukup lama ikut terlibat dalam penelitian perencanaan pembangunan rumah layak huni. Untuk itu saya menaruh harapan besar rakor ini akan melahirkan pola yang efektif dalam pegembangan dan distribusi rumah layak huni di Indonesia, khususnya di NTB agar betul-betul tepat sasaran,” ujar Rosiady.

Sekda mejelaskan, ke depan Pemerintah Provinsi NTB  merencanakan program percepatan penurunan kemiskinan dengan komponen utama pembangunan rumah layak huni. Saat ini di NTB sekitar 230 ribu KK yang masih membutuhkan rumah layak huni. Oleh karena itu, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar 60 miliyar untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarkat di NTB.

Rosiady juga mengingatkan, selain memperhatikan skema distribusi, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan pengembang melakukan kontrol dan evaluasi. Sehingga selain memperoleh persentase keuntungan yang layak, juga dapat menghasilkan rumah yang betul-betul layak dan berkualitas bagi masyarakat.

“Ke depan kepada pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, kiranya dapat menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak yang selalu membela masyarakat kecil dengan memberikan kritik dan saran kepada pemerintah,” harap Rosiady.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Evaluasi Wilayah IV, Fina Sjafina, ST., M.Si mengatakan rapat evaluasi yang dihadiri Direktur Evaluasi Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR, Ir. Ardiyantono, MA dan sejumlah anggota Asosiasi Pengembang Perumahan Wilayah IV dari enam provinsi ini, bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan berupa ketepatan penerima bantuan perumahan layak huni untuk kemudian dilakukan evaluasi.

“Ke depan akan terus dilakukan peningkatan kerjasama antara pemangku kepentingan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat di Indonesia”, ujarnya. (PUR)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Memastikan 50 unit perumahan NSD kementerian PUPR  layak Huni, Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, Jum’at (15/1) sore meninjau kondisi rumah...

NTB

Mataram, Bimakini.- Warga Nusa Tenggara Barat (NTB) diimbau untuk tetap waspada dan tidak menganggap remeh bahaya  Covid-19. Karena virus ini berpotensi menulari siapa saja,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H.L Gita Aryadi, melakukan pelantikan lima pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Provinsi NTB secara resmi dibuka Senin (3/8/2020). Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs....

NTB

Mataram, Bimakini.- Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berkunjung ke Pemprov NTB untuk menggali data secara langsung, terkait permasalahan-permasalahan di...