Opini

Yang Terhormat Arteria Dahlan

Oleh : Musthofa Umar

Musthofa Umar

Apa yang terjadi, saat sidang dengar pendapat, antara Kejaksaan, Kementerian Agama dan DPR hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kemarin, mengusik saya untuk beropini. Lembaga yang terhormat DPR RI dari gedung wakil rakyat yang terhormat, dari mulut wakil rakyat yang terhormat, terlontar kata yang amat kasar. Dan kata-kata itu disematkan untuk sebuah lembaga, bukan kepada oknum atau personalnya. Walaupun memang, yang dimaksud saudara Ateria Dahlan adalah oknum, namun terkadung lontaran itu untuk lembaga secara keseluruhan. Hal ini terjadi beberapa minggu saat UU MD3 diberlakukan, yang mana setiap orang yang menghina lembaga DPR,MPR dan DPD bisa dipidanakan. Namun dari DPR lah memuali untuk bisa menghina, mencaci dan merendahkan lembaga lain.

Dari hal itu, timbul sebuah pertanyaan saya, apakah hanya Lembaga MPR, DPR dan DPD yang tidak bisa dicaci, sedangkan lembaga lain boleh? Ada banyak faktor yang bisa kita baca, dari sikap seorang wakil rakyat, Ateria Dahlan ini. Pertama; Kesombongan. Betapa tidak maunya meminta maaf saudara Ateria Dahlan kepada Kementerian Agama dan mengakui kesalahan ucapannya tentang Lembaga, bukan oknum/personal. Argumen-argumen yang disampaikan di media, menunjukkan dirinya sombong dan angkuh untuk mengakui sebuah kesalahan.  Semoga yang dilakukan Ateria Dahlan tidak mencerminkan prilaku anggota DPR yang lain, tapi hanya cukup untuk dirinya saja. Akan tetapi terkadang, Pakar Pendidikan mengatakan, lingkungan berpengaruh atas prilaku seseorang.

Kedua; Egois yang mengarah kepada mau menang sendiri. Saat lembaganya anti bodi atas cacian, hinaan dan makian, lalu untuk lembaga lain boleh. Harusnya mengedepankan keadilan merata bagi seluruh rakyat dan lembaga. DPR adalah representasi rakyat dan lembaga-lembaga yang dimana rakyat bekerja di sana di seluruh Indonesia. Anggap saja MPR, DPR dan DPD adalah lembaga yang memulai untuk hal itu, hendaknya ditularkan ‘anti bodinya’ untuk lembaga-lembaga yang lain. Mungkin dengan begitu, masyarakat plus lembaga seluruh Indonesia akan simpati dan mendukung UU MD3 itu. Akan tetapi kalau seperti ini ceritanya, jauh api dari panggang. Semua lembaga akan berpikir, hanya lembaga MPR, DPR dan DPD yang tidak boleh di caci, maki dan hina. Semakin membuka ruang bagi rakyat tidak percaya lagi kepada lembaga yang terhormat ini.

Ketiga; Keteladanan. Partai politik salah satu fungsinya adalah edukasi dan advokasi rakyat. Mengedukasi rakyat dalam segala hal. Termasuk tingkah laku, ucapan dan apapun itu termasuk pekerjaannya. Saudara Ateria Dahlan dari PDI-Perjuangan Dapil Jawa Timur, banyak hal yang harus saudara lihat. Jawa Timur dengan segudang Pondok-Pondok Pesantren dari yang Salaf, Kholaf sampai Moderen ada. Termasuk Kyai-Kyainya yang salaf, ‘alim ‘allamah banyak. Tidak bisakah saudara Ateria Dahlan melihat hal itu dengan jernih? Saya khawatir karena saudara mewakili rakyat Jawa Timur lalu sangkaan orang, “kok wakilnya begitu?” tapi mudahan-mudahan Ateria Dahlan tidak mewakili golongan pesantren dan para ulama di sana.

Saudara Ateria Dahlan juga perlu berfikir asal Partainya. PDI-Perjuangan adalah partai yang sangat tidak bisa dipisahkan dengan Ir. Soekarno, Presiden pertama, bapak Proklamasi dan peletak dasar-dasar Pancasil yang mengajarkan persatuan, kemanusiaan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saudara Ateria Dahlan tidak bisa memikul nama besar beliau dalam ucapan dan prilaku saudara? Belum lagi PDI-Perjuangan saat ini sedang berkuasa, diakui atau tidak Presiden Joko Widodo adalah usulan PDI-Perjuangan, apakah tidak membuat saudara Arteria Dahlan merasa khawatir akan ‘marahnya’ lembaga dan orang-orang di bawah naungan Kementerian Agama? Kami semua menghormati Ir. Soekarno, tentu jasa beliau tak terhingga, namun jangan nama besar beliau dirusak oleh oknum-oknum yang seharusnya  membawa ideologi beliau untuk bangsa ini. PDI-Perjuangan hendaknya bisa menfiletr calegnya lagi yang sealiran ideologi Soekarno.

Bapak Lukman Hakim Saefuddin, adalah putra KH. Saefuddin Zuhri beliau juga ulama di tubuh NU, Partai PPP yang tentu akan bersinggungan secara luas. Karena kalau lembaganya saja seperti itu, apalagi kepalanya? Ini yang membuat Arteria Dahlan harusnya berpikir panjang. Satker terbanyak Kementerian itu, adalah Kementerian Agama, belum Perguruan Tingginya, dan banyak lagi yang ‘tercederai’ oleh perkataan saudara Ateria Dahlan. Soekarno dan NU tidak dipisahkan, sejak KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad 22 Oktober, terus akan dikenang bangsa ini. Belum lagi, banom-banom NU sudah mulai bergerak, karena ulama mereka dihina. Saya takutkan diambil dan di’goreng’ pihak lain yang akan membenturkan NU dan Nasionalis.

Kita akui memang, tidak semua orang-orang di Kementerian Agama baik dan benar. Bahkan lembaga ini di era Kepemimpinan Gus Dur, pernah diusulkan untuk di bubarkan, karena banyaknya peluang-peluang kebobrokan personilnya, tak sejalan dengan nama lembaganya AGAMA yang harusnya menjadi rujukan agama seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, ada perasaan ‘Dosa Turun-temurun’ karena Lemabag ini hasil usulan KH. Wahid Hasyim untuk meredam gejolak umat Islam atas dihapusnya tujuh (7) kata dalam sila pertama Pancasila. Maka KH. Abdurrahman Wahid menganggap, setiap perbuatan tidak baik di Lembaga Kementerian Agama, akan kembali kepada ‘pencetus, pencipta dan pengusulnya’ yakni KH. Wahid Hasyim.

Nah dari sisi Perjuangan pendiri-pendiri Kementerian Agama, tentu sedih mendengar perkataan saudara Ateria Dahlan. Dari itu, saya selaku rakyat biasa, bagian keluarga besar Kementerian Agama sangat berharap saudara Ateria Dahlan dan PDI-Perjuangan mengambil sikap bijak untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya minta maaf saja sulit, apalagi yang lain tentu saudara kami ragukan. Demikian yang bisa saya tulis, sebagai bentuk ketidak sukaan saya atas cara dan ucapan saudara yang terhormat Ateria Dahlan dari PDI-Perjuangan Dapil Jawa Timur. (*)

Penulis adalah; Ketua Pokjaluh Kementerian Agama Kota Bima Nusa Tenggara Barat.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
51
Share
  • 20
    Shares

Komentar

To Top