Opini

Budaya dan Kearifan Lokal Bima dalam Pemilu serta Demokrasi

Oleh: Husain Laodet

ilustrasi

Semaraknya dinamika politik dapat dilihat dari pesta demokrasi yang diadakan dari tingkat pusat hingga daerah. Kehidupan berdemokrasi juga membuka lebar peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini.

Meskipun demikian perjuangan untuk menjadi kandidat nomor wahid harus melewati jalan panjang berliku demi menarik simpati dan memenangkan suara rakyat. Berbagai cara dilakukan mulai dari memaparkan kesuksesan kandidat di masa lalu sampai menyerang lawan politik secara frontal.

Hal-hal seperti ini sepintas lalu terlihat tidak menjadi masalah bagi masyarakat umum maupun bagi para pemilik suara. Cara-cara ini baru mulai populer di Indonesia pasca reformasi 1998. Kampanye yang menonjolkan catatan kesuksesan diri sendiri di masa sebelumnya, mungkin merupakan hal yang wajar bagi daerah atau kota lain.

Tapi untuk orang Bima pada umumnya, sebetulnya hal ini bertentangan dengan frase ajaran budaya Bima “maja labo dahu”. (malu melakukan hal buruk/menyimpang dari norma budaya dan agama, dan takut kepada Tuhan karena tidak menjalankan perintahNya).

Realitas politik tidaklah elok bila strategi kampanye yang dilakukan oleh calon dengan cara-cara tidak fair, menyindir, bahkan menyerang secara langsung dengan mempopulerkan jargon yang menjatuhkan konsep diri lawan politik. Sebab, komunikasi budaya dalam kearifan lokal Bima kecenderungan untuk menghindari konfrontasi langsung demi menjaga agar orang lain tidak kehilangan muka dan tidak dipermalukan di depan umum.

Namun, di lain sisi, komunikasi politik para politikus ada juga yang seakan menerobos nilai-nilai budaya tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam menggapai simpati dari calon pemilih sebenarnya harus menjaga agar tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai “Ke-Bima-an”. Tentu banyak persepsi tetang seperti apa kampanye khas Bima. Kurangnya memahami budaya dan nilai kearifan lokal, membuat banyak politisi yang mengadopsi gaya kampanye dari budaya luar, tanpa memandang kesesuaiannya dengan masyarakat kita (lokal daerah).

Tidak bisa diabaikan juga bahwa efektifitas komunikasi politik akan sangat ditentukan oleh kesamaan persepsi antara para kandidat dengan masyarakat sebagai konstituen. Ketika seorang kandidat mendapat suara terbanyak, kemungkinan besar ia telah menjalankan komunikasi politik yang berhasil menjangkau area kesamaan persepsi antara dirinya dengan masyarakat. Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai yang diusung oleh kandidat yang dipilih berada di dalam wilayah nilai budaya yang dimiliki masyarakat.

Ditekankan dalam  tulisan ini, bahwa bukan untuk membahas siapa dan apa tentang para kandidat, tetapi untuk memahami budaya masyarakat saat ini, dengan tujuan menelusuri nilai budaya dan kearifan lokal Bima dalam hubungannya dengan pemilu dan demokrasi. Dinamika demokrasi skala nasional kekinian juga membawa berbagai pengaruh dalam kehidupan masyarakat Bima secara politik, baik secara sosial pun budaya.

Pemilihan umum sebagai salah satu instrumen demokrasi dalam memilih pemimpin pemerintahan dan parlemen menjadi titik sentral harapan masyarakat. Tumbuh edarnya partai politik yang lama maupun baru di berbagai tataran, mulai dari pemilihan kepada daerah tingkat dua, hingga presiden serta parlemen. Masyarakat benar-benar diberi kebebasan memilih tanpa tekanan. Sayangnya sampai saat ini banyak partai politik yang lebih mengedepankan figure daripada program yang realistis. Figur tersebutlah yang “dijual” kepada pemilih dalam “dagangan” partai di dalam pemilu maupun pilkada.

Melalui kampanye para kandidat yang diajukan partai politik –maupun kandidat independen- berusaha memikat hati para calon pemilih. Dalam konteks budaya dan kearifan lokal, kampanye bukan hanya segala kegiatan yang bersifat membujuk. Intinya, di dalamnya terjadi serangkaian tindakan komunikasi yang memiliki urgensi meyakinkan sejumlah besar khalayak.

Di sini terlihat bahwa untuk mencapai efek yang diharapkan penting sekali untuk mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak penting oleh khalayak. Dengan kata lain perlu untuk menggali budaya dari khalayak yang akan dilakukan pendekatan secara persuasi. Pengaruhnya adalah, para kandidat berusaha membentuk citra yang sesuai dengan cultur masyarakatnya.

Hal ini bisa dilakukan sosialisasi langsung bersentuhan dengan masyarakat maupun melalui media elektronik, koran, pamphlet, baliho atau di media sosial. Agar masyarakat langsung melihat dan menetahui program calon pemimpin yang ditawarkan dan bukan hanya terbatas pada penampilan sosok kefiguran dari para kandidat. Pengertian pencitraan itu sendiri abstrak tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari obyek sasaran – dalam hal ini para konstituen, dan masyarakat luas pada umumnya.

Di dalam bingkai dimensi budaya track record berkaitan dengan pencapaian biasanya bernilai penting bagi masyarakat yang menghargai nilai individualisme. Tidak mengherankan jika track record berkaitan dengan pencapaian individualis bukan merupakan faktor yang paling bernilai bagi masyarakat secara makro, sebab masyarakat di Bima kecenderungannya berorientasi kolektif.

Itu sebabnya track record, sekalipun bernilai tetapi tidak menentukan. Belum lagi, para kandidat saling menuding dan menyampaikan sisi negatif lawan, apalagi menjurus ke hal pribadi. Hal-hal seperti ini menjadi begitu sering muncul di media massa. Masyarakat disuguhkan cara berkampanye yang selama ini tidak pernah terbayangkan.

Pengaruh gaya berdemokrasi ala barat ini seakan mengaburkan bahkan menyisihkan budaya kita sendiri, yakni budaya “cua ka co’i angi”. Dari berbagai sejarah pertumbuhan peradaban Negara-negara maju, entitas cultural (budaya) justru sebagai pendongkrak atau pilar penting dalam menyokong kemajuan ke arah yang lebih baik.

Lalu timbul pertanyaan bagi kita, mengapa sumber daya cultural lokal yang menjadi identitas daerah ini malah tidak tereksplorasi secara kreatif—melahirkan berbagai bentuk pembangunan masyarakat yang lebih implementatif dan aplikatif bagi kemajuan daerah baik itu bidang politik, sosial dan budaya? Maja labo dahu merupakan bentuk entitas kultural Bima, yang kian kehilangan urgensi aktual budayanya, serta kehilangan eksistensinya diberbagai ranah.

Apalagi di dalam ranah politik. Frasa eksotik Kalimat filosofis tua tanah Bima “maja Labo dahu”, bahkan tergurat jauh oleh para pendahulu tanah Bima ini, bahkan telah berusia purba. Didalam nilai-nilainya mengandung atau bermakna kepatuhan, ketaatan, semisal menghargai keputusan bersama, mendahulukan kepentingan anak-anak dan wanita, budaya menghargai orang tua, kegotong royongan, ikatan emosional dan kekeluargaan yang kuat dll.

Kekuatan dalam maknanya masih menyihir generasi ke generasi. Jika pun kini hanya menjadi simbol yang mulai kabur implementatifnya ditengah kehidupan sosial masyarakat, namun keberadaannya paling tidak menampakkan bahwa daerah ini telah lama meranggas sinergisitas hubungan Tuhan, manusia dan lingkungannya. Membangun dialegtika think globally.

Bahkan “maja labo dahu”, kehadirannya lebih jauh mendahului Think globally yang pernah dianut oleh masyarakat negara-negara yang katanya pencetus demokrasi, pencetus HAM dll. Tetapi mengapa maja labo dahu menjadi nisbi, tak bertenaga atau tak memantulkan cahaya kebangkitan kesadaran manusia Bima? Di sinilah akar nya masyarakat daerah kita dilanda krisis identitas.

Bukan hanya kehilangan identitas sebagai pribadi ditengah kehidupan sosial, budaya daerah dan bangsa, bisa jadi mungkin lebih menyakitkan; “kita kehilangan tujuan dan arah untuk maju dan berkembang”. Dan untuk menuju ke arah manusia berperadaban dan bermartabat, maka daerah ini harus kembali berpijak dari esensi entitas budaya, salahsatunya “maja labo dahu, membentuk sumber daya manusia untuk hidup dalam kesadaran; sadar diri, sadar ruang, sadar religi, sadar budaya serta sadar bagaimana menjaga dan rasa memiliki.

Lalu pertanyaan kita, bagaimanakah entitas kelokalan Bima yang terkandung dalam nilai-nilai budaya dan kearifannya bisa bersinergis dengan pemilu dan demokratis? Sebenarnya entitas budaya politik yang demokratis di daerah ini telah bersinergis dan mengakar, sebagai fondasi secara historis ratusan tahun yang lalu. Semisal ritual Tuha ro Lanti.

Hal itu bukan saja berifat simbolis, akan tetapi menjelaskan bahwa menjadi pemimpin di Bima pada masa kerajaan/kesultanan tidak segampang yang kita duga. Seorang calon pemimpin sebelum dilantik diarak sampai ditengah keramaian, lalu disana calon pemimpin itu dikritisi, dicaci oleh khalayak, diuji kualitasnya baik kecakapan ilmu pengetahuan, moral maupun mentalitasnya. Mengapa demikian? Adakah sejarah kekuasaan raja-raja yang kepemimpinannya otomatis secara hirarki melewati prosesi rumit seperti itu? Inilah yang menandakan sekaligus mempertegas bahwa entitas budaya Bima adalah budaya kehidupan yang memiliki dasar yang sangat demokratis.

Bukan hanya itu, Bima dalam menentukan calon pemimpin juga sangat ketat dalam menentukan kriterianya seperti yang terangkum dalam delapan sendi kepemimpinan yakni disebut “ ma nggusu waru” yakni; Berilmu, Bertaqwa kepada Allah SWT, Berahlak baik, Dari keturunan terpandang dan dihormati oleh rakyat, Memperhatikan kepentingan rakyat, Orang yang berada, Satu kata dengan perbuatan, dan Orang yang berani serta tangkas membela rakyat.

Tentu variabel-variabel entitas cultural serta nilai-nilai kearifan lokal ini sekaligus sebagai perisai, yang memperkuat kesadaran politik yang demokratis. Seiring lajunya dinamika transformasi informasi yang semakin canggih, penduduk kota Bima yang semakin heterogen dan bersinergis, perkembangan dunia pendidikan formal yang semakin pesat seirama dengan proses pendewasaan pendidikan politik yang semakin baik, sehingga harapannya perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeramkan, melainkan kegembiraan merayakan hajatan demokrasi yakni sebuah “pesta rakyat”.

Catatannya adalah memperkuat nilai-nilai keraifan lokal sebagai landasan yang mempertautkan perbedaan pilihan dalam sebuah bingkai persaudaraan. (*)

Tulisan ini  Disampaikan pada Diskusi Publik Mewujudkan Pilkada Damai di Kota Bima.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 1
    Share

Komentar

To Top