Kota Bima, Bimakini.- Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun Anggaran 2017 atau National Slum Upgrading Program (NSUP) di Kota Bima dievaluasi oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bank Dunia. Kedua instasi itu menilai pelaksanaan program berhasil.
Tim Bank Dunia yang dipimpin, Evi Hermirasari, hadir di Kota Bima pada Kamis, (03/5), dan Tim diterima Asisten II Setda Kota Bima Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Dr Ir H Syamsuddin, MS, dilanjutkan dengan pertemuan dan diskusi bersama stakeholders di ruang rapat Wali Kota Bima.
Hadir pada pertemuan itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima, Ir Hamdan, Kepala Bappeda & Litbang Kota Bima, Ir H Tafsir, PPK Kotaku, Muhammad Fahrur Rifki, Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP), Agus Salim, ST, MT, perwakilan BPN Kota Bima, unsur BKM, Kelompok Kerja (Pokja) dan Satuan Kerja (Satker) Kotaku di Kota Bima.
Evi Hermirasari menjelaskan, kehadiran Tim untuk meninjau hasil pelaksanaan Bantuan Dana Investasi (BDI) Tahun Anggaran 2017, khususnya sub-projects dan laporan keuangan.
Selain itu, Tim juga akan memeriksa kualitas dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), konsolidasi RPLP dengan SIAP (Slum Improvement Action Plan atau rencana aksi penanganan kumuh), dan kesiapan Kelurahan untuk pelaksanaan Program Kotaku Tahun Anggaran 2018.
Terkait pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bima selama tahun 2017, ada beberapa poin yang disampaikan Dr Ir H Syamsuddin, MS.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima berkomitmen mendukung kegiatan penanganan kawasan kumuh. Kemudian keberadaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau kelembagaan sejenis di tingkat kota memiliki peran strategis mengawal penanganan kawasan kumuh.
Pelibatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam praktik-praktik penanganan kumuh telah berjalan, dan merasakan manfaat dukungan kelembagaan pada tingkat kelurahan ini serta praktik-praktik kemitraan juga mulai berjalan, antara lain dengan BNI, BRI dan PLN yang mengalokasikan CSR untuk penyaluran air bersih dan lampu jalan.
“Ke depan, praktik kolaborasi semacam ini akan ditingkatkan. Pemkot Bima akan berikhtiar mendorong lebih banyak lagi pelibatan berbagai pihak, antara lain pelibatan unsur-unsur perguruan tinggi, perusahaan swasta melalui CSR, LSM serta kelompok peduli lainnya untuk kegiatan skala kawasan,” tuturnya.
Hal ini mendapat apresiasi dari Tim evaluasi, khususnya terkait upaya Pemerintah Daerah mendorong pelibatan berbagai elemen.
Kegiatan evaluasi berlanjut pada Jumat, (04/5) dengan agenda kunjungan lapangan dan diskusi dengan BKM dan perwakilan masyarakat.
Berdasarkan hasil pembahasan terakhir atau wrap up meeting, Tim evaluasi memberikan penilaian baik terhadap pelaksanaan Program Kotaku tahun 2017 di Kota Bima.
“Hasil evaluasi Tim Bank Dunia terhadap pelaksanaan Program Kotaku tahun 2017 mendapat penilaian baik, sehingga Kota Bima masih dapat melanjutkan program Kotaku pada 2018,” kata Agus Salim, ST, MT.
Dijelaskannya, usulan kegiatan Kotaku dan NSUP tahun 2018 di Kota Bima mencakup 3 item, yaitu penanganan kawasan kumuh pada 23 Kelurahan dengan usulan anggaran setiap kelurahan sebesar Rp1 miliar.
Pencegahan kawasan kumuh baru pada 5 kelurahan dengan usulan anggaran sebesar Rp4,2 miliar dan penanganan kawasan kumuh program NSUP pada 3 kelurahan dengan usulan anggaran sebesar Rp3 miliar. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
