Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Politik Anggaran belum Berpihak Kaum Miskin

Bima, Bimakini.com.-Politik anggaran di Kabupaten Bima dinilai belum mencerminkan nafas prorakyat. Politik anggaran mestinya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bima. Dalam RPJMD itu, pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama, setelah itu kesehatan dan pendidikan. Justru bukan pemberantasan kemiskinan yang menjadi fokus utama.

Demikian penilaian Direktur Public Information Digger of Public Security (PIDU)–NTB, Asrul Raman, M.Pd, Jumat (21/12) melalui telepon seluler.
Dalam penilaiannya, RAPBD 2013 masih lebih banyak diarahkan untuk kegiatan fisik dan aparatur. Meskipun banyak program Pemerintah Pusat yang mengarah pada pengentasan kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya. “Dukungan atas program itu pemerintah harus menyertakan dana sharing,” ujarnya.
Menurut Asrul, dari kebijakan anggaran di Kabupaten Bima saat ini, perlu ada penataan ulang. Politik kebijakan anggaran harus kembali mengacu pada RPJMD agar porsi anggaran tepat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE, tidak menampik jika politik anggaran saat ini belum memihak untuk pengentasan kemiskinan. Acuan dalam penyusunan anggaran memang mengacu pada RPJMD, Visi-Misi Bupati Bima, jaring aspirasi masyarakat, dan Musrenbang. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran (PPAS) menjadi rujukan sebelum devinitifnya RAPBD.
“Kalau melihat politik anggaran daerah, maka masih jauh dari harapan untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya pada Bimakini.com melalui telepon seluler.
Hal itu terjadi, kata Sekretaris Banggar RAPBD Tahun 2013 ini, karena  organisasi daerah yang terlalu gemuk. Jika tidak ada kebijakan untuk merampingkannya, maka sulit  kebijakan anggaran itu propemberantasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. “Organisasi yang terlalu gemuk ini yang menjadi masalah, ini yang juga menghabiskan anggaran. Agar ini tidak terus terjadi, maka harus ada perampingan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, jumlah pegawai di Kabupaten Bima mencapai 10 ribu orang. Belum lagi ditambah pegawai honor daerah yang menyerap anggaran daerah. “Untuk honor saja, APBD yang dianggarkan sebesar 13 miliar rupiah,” ujarnya. (BE.16)
 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pencairan Uang Persiapan (UP) Tahun 2021 hingga menjelang pertengahan Februari masih belum bisa dicairkan oleh Bagian Keuangan. Pertayaannya dari mana uang...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Tidak saja Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi yang mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp200 miliar lebih. Dinas Kelautan dan...

Opini

Oleh: Ahmad Ada yang menarik dari Pilkada Kabupaten Bima. Keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Masyarakat Pemilih Cerdas (Gema-Pis) dan Rumah Cita. Seperti diberitakan...

Politik

Kota Bima, Bimakini.com.- Eskalasi suhu politik prosesi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima, bukan saja dirasakan warga wilayah setempat. Tetapi, berimbas dan berpengaruh...

Politik

Bima, Bimakini.com.- Kampanye terbatas tahap  kedua di Kecamatan Langgudu,  Minggu (11/10/2015), dilakukan pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Bima, Syafrudin- Masykur (Syukur). Didesa setempat, mereka...