ilustrasi
PEKAN ini, ada tiga insiden yang menyita perhatian publik dengan ‘aktor utama’ Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka diindikasikan terlibat kasus yang mencoreng citra positif pemerintah. Ada oknum guru Sekolah Dasar Negeri 05 Kota Bima yang ditangkap aparat Kepolisian dalam kasus dugaan kepemilikan Narkoba. Ditangkap bersama sejumlah rekannya disertai barang bukti masing-masing. Ada oknum pejabat Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima yang dilaporkan dalam kasus dugaan tindak asusila. Kasusnya sedang diproses.
Terakhir, ini yang level kehebohannya tinggi. Oknum pejabat di Bappeda Kabupaten Bima terlibat ‘status provokatif’ yang menyindir Panglima Tentara Nasional Indoensia (TNI) bermata 5 watt saat menonton film Gerakan 30 Septenber /Partai Komunis Indonesia bersama Presiden Joko Widodo. Meski telah diinterogasi selama enam jam dan meminta maaf, namun resonansinya di ruang publik relatif tinggi karena berhubungan dengan TNI dan dinamika nasional yang kini menyertainya. Momentumnya tepat untuk mem-booming. Paling tidak kasus yang berawal dari status di akun Facebook ini menjadi pelajaran terbuka soal perlunya ‘bijak jemari ber-Medsos’. Semoga kita akan lebih berhati-hati.
Tiga kasus itu, disertai hiruk-pikuknya, jelas saja kontraproduktif bagi birokrasi. Mengapa? Karena melumuri identitas moral, merusak citra birokrasi, dan buah kelancangan sikap ber-Media Sosial. Untuk kasus Narkoba, publik menaruh harapan besar agar kedalaman dimensi kepemilikan barang bukti segera dieksplorasi untuk menemukan sejauhmana peredaran dan siapa yang terlibat. Apakah tidak ada guru lain yang ikut-ikut mencicipnya? Entahlah, hanya oknum guru itu yang mengetahuinya. Soal dugaan asusila, sisi hubungan asmara yang diduga terjadi selayaknya segera diusut tuntas, karena bisa membuka hal lain yang bisa lebih luas resonansinya.
Kita mengharapkan aparatur pemerintah lebih mampu menjaga pergerakan ketika berinteraksi di lingkungannya. Lebih mampu menahan diri merespons sesuatu di ruang publik, karena bisa menyita kehebohan tidak terbendung. Kasus aparatur Bappeda yang di-bully habis-habisan adalah implikasi mahal yang ditebusnya dari ketidakhati-hatian bersikap. Semoga menjadi media reflektif bagi yang lainnya.
Sebagai pamong, seharusnya aparatur menjaga diri dari setiap inci pergerakan tubuh dan sikapnya merespons situasi lingkungannya. Pemerintah Daerah selayaknya menindak tegak mereka yang keluar dari jalur Tupoksi-nya masing-masing. Di tengah publik muncul kesan, jika aparatur saja sulit dikendalikan perilakunya, maka bagaimana berharap banyak dari masyarakat awam. Harus diingatkan, memroduksi kegaduhan pada era teknologi informasi sekarang ini—disengaja atau tidak disengaja—akan mengundang reaksi masal. Berkat kemajuan teknologi, dunia kini sudah sempit, seperti ‘daum kelor’ saja. Keterjangkauan informasinya semakin mudah dan cepat.
Sekali lagi, mari lebih berhati-hati memosisikan diri di tengah pergulatan sosial dan ber-Medsos. Hal itu agar tidak memroduksi kegaduhan yang tidak perlu dan kontraproduktif bagi bangunan kohesi sosial. Produksi kegaduhan hanya akan menjauhkan masyarakat dari ‘tepian air kedamaian’ yang ingin dituju dan Bima RAMAH yang selama ini rutin dipidatokan. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
