Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Amplop Politik

Dua hari terakhir, amplop berperangko yang berisi profil dan pernyataan dukungan sejumlah pihak terhadap kepemimpinan HM. Qurais, Wali Kota Bima saat ini, beredar. Meski masih terbatas, namun gaungnya terasa memanaskan suhu politik daerah, setidaknya pada level tertentu. Kubu Qurais membantah menyebarkan amplop itu, bahkan menuding ada pihak yang mencoba memancing dan ‘menelikung di tikungan tajam’.

Durasi waktu Pemilukada masih setahun lagi, namun sejumlah para bakal dari ‘bakal calon’ sudah mengambil ancang-ancang.  Lepas dari “alibi” Qurais, namun amplop itu  adalah letupan lain yang menghangatkan suasana Kota Bima. Diakui atau tidak. Amplop politik itu bisa menjadi babak baru dan memantik pihak lain segera unjuk diri.

Sebelumnya, H. Sudirman, menghangatkan riak-riak politik melalui penyebaran kalender pada warga. Kabarnya  juga di lingkungan sekolah. Kolonel Rifai pun lebih dulu mengintip celah melalui sebaran kalender, akhir tahun lalu. Apakah ada yang dilanggar? Pertanyaan ini menyeruak ke publik dan diperdebatkan. 

Kita harapkan prakompetisi yang mencuat makin menambah kualitas berdemokrasi. Demokrasi menghalalkan perbedaan pandangan dan pilihan politik. Jangan sampai hanya karena soal politik merenggangkan hubungan dan menarik para kompetitor dan tim-nya dalam pertarungan tidak sehat. Pengalaman pertama saat Pemilukada lalu selayaknya menjadi bahan evaluasi bersama. Hal yang penting adalah menjadikan momentum itu sebagai pembelajaran politik dan mencari pemimpin impian.

Khusus bagi Wali Kota Bima saat ini, kita harapkan tetap mengonsentrasikan pikiran dan perhatian untuk memenuhi amanah rakyat hingga akhir masa jabatan. Kontrak politik dengan rakyat dulu adalah komitmen menyejahterakan dan membangun menuju kondisi yang lebih baik. Nah, aspek itu mesti dipenuhi melalui berbagai cara. Kemampuan memenuhi ekspektasi publik akan menjadi catatan khusus, terutama dari kelompok terdidik. Apresiasi bakal melangit. Sebaliknya, ini yang mesti diingatkan, kegagalan memenuhi hajat visi-misi (kontrak politik) akan dihukum rakyat dengan caranya sendiri.

Idealnya, cara publik memilih pemimpin dan menghukumnya adalah berdasarkan catatan kinerjanya, selain aspek moralitas dan integritasnya. Jika sekarang sudah ada yang memunculkan diri ke ranah publik, maka keharusan kita mencermatinya. Intinya, jangan pernah “membeli kucing di dalam karung”. (*)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh: Ahmad Ada yang menarik dari Pilkada Kabupaten Bima. Keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Masyarakat Pemilih Cerdas (Gema-Pis) dan Rumah Cita. Seperti diberitakan...

Politik

Kota Bima, Bimakini.com.- Eskalasi suhu politik prosesi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima, bukan saja dirasakan warga wilayah setempat. Tetapi, berimbas dan berpengaruh...

Politik

Bima, Bimakini.com.- Kampanye terbatas tahap  kedua di Kecamatan Langgudu,  Minggu (11/10/2015), dilakukan pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Bima, Syafrudin- Masykur (Syukur). Didesa setempat, mereka...

Politik

Bima, Bimakini.com.-  Dugaan keterlibatan oknum PNS lingkup Pemkab Bima dalam politik praktis Pilkada Kabupaten Bima, mendapat atensi. Meski sebelumnya Pj. Bupati Bima, Drs.Bachrudin menegaskan...

Politik

Bima, Bimakini.com.-      Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Bima, Indah Damayanti Puri-Dahlan  dalam upaya memajukan taraf ekonomi rakyat akan menggenjot pembangunan infrastruktur, pertanian, dan...