Angaran Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tahun 2011 untuk Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima dipertanyakan oleh Kepala Desa (Kades) setempat, Agus Rimayanto. Dana itu disinyalirdiselewengkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan pelaksananya di lapangan. Masalahnya, realisasi jumlah alokasi anggaran tersebut tidak sesuai yang disosialisasikan pemerintah.
Agus menduga sesuai sosialisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima di Paruga Parenta, tahun lalu, mestinya jumlah alokasi KUBE untuk lima kelompok di Naru sebanyak Rp150 juta, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan Rp30 juta. Namun, realisasinya hanya Rp5 juta per kelompok. “Kami heran mengapa realisasinya sedikit sekali hanya 5 juta, itu bervariasi. Jumlah tertinggi hanya enam juta. Padahal, saat sosialisasi, khusus desa kami disampaikan akan mendapat 150 juta untuk lima kelompok,” katanya di Woha, kemarin.
Agus menduga, alokasi anggaran tersebut diselewengkan pihak Dinsos dan pihak yang berkaitan di lapangan. Sebab, tidak mungkin Pemerintah Pusat mengalirkan anggaran Rp5 juta hingga Rp6 juta per kelompok KUBE. “Tidak mungkin hanya lima juga, kita pikir saja secara rasional, mana cukup untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan dalam satu kelompok saja ada sepuluh anggota, anggaran lima juta dibagi untuk sepuluh orang tidak efektif,” katanya.
Diakuinya, sebelumnya juga sudah berupaya mengelarifikasi persoalan itu pada Dinsos Kabupaten Bima. Saat itu, pejabat setempat berkelit sisa anggaran yang belum diserahkan kepada seluruh kelompok akan dicairkan secara bertahap. Namun, hingga tahun 2012 ini tidak kunjung diberikan. Pada sisi lain, Pemerintah Desa Naru nyaris tidak pernah dilibatkan, padahal harus mengetahui seluruh program yang akan dilaksanakan pada desa. “Kami heran pelaksanaan program KUBE ini terkesan tertutup, sehingga wajar saja dicurigai ketidakberesan, kan sudah semestinya desa dilibatkan, minimal mengetahui program tersebut, karena untuk pelaporan administrasi,” katanya
Agus juga heran mengapa papan KUBE desa Naru ditancap di desa Pandai. Menurutnya, hal itu mengisyaratkan dugaan penyimpangan. “Kami heran juga, tahun sebelumnya KUBE di desa Naru, tapi tahun 2011 juga terkesan dipaksa, tapi realisasinya tidak menyentuh masyarakat, yang ada kepentingan dinas saja. Kami harap Bapak Bupati memantau dan mengevaluasi, jangan sampai masyarakat dirugikan,” katanya.
Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, yang dihubungi mengaku tidak mengetahui pemotongan dan KUBE khususnya di desa Naru. Namun, diisyaratkannya, Dinsos akan mengelarifikasi dan mengecek kebenaran persoalan tersebut, termasuk berkaitan jumlah alokasi anggaran KUBE untuk Naru.
Demikian juga berkaitan dengan pemasangan papan KUBE di desa Pandai. “Kami akan coba cek dulu di lapangan seperti apa kondisinya. Namun, yang jelas desa Pandai tidak dapat program KUBE,” katanya di Paruga Nae, Woha, Sabtu kemarin.
Menurutnya, pemerintah sudah maksimal melaksanakan sosialisasi sebelum anggaran KUBE dicairkan. Tidak hanya masyarakat, tetapi melibatkan Pemerintah Desa yang berkaitan. “Keliru jika Kepala Desa bilang tidak dilibatkan, karena sosialisasi juga melibatkan desa, bahkan sosialisasi disampaikan langsung oleh Bupati saat kegiatan BBGRM di Woha,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
