Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Aparat jangan Represif Tangani Aksi Demo Tolak BBM

Seorang mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima yang diduga terkena peluru aparat saat aksi tolak BBM di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Kamis (29/3).

 

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs Sarjan meminta aparat kepolisian Polres Bima kabupaten dan Polres Bima Kota untuk tidak represif menangani aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jangan sampai jatuh korban baik dari kalangan pendemo, aparat dan masyarakat sipil lainnya.

 

 

“Saya berharap aparat lebih mengedepankan upaya dialog, agar jangan sampai terjadi tindakan anarkis yang merugikan semua pihak,” ujarnya saat aksi demi di depan STKIP Taman Siswa Bima, Kamis.

 

Sarjan juga meminta, jangan sampai ada peluru tajam yang dimuntahkan aparat untuk menghalau aksi pendemo. Apalagi Kapolri telah menginstruksikan agar tidak ada “timah panas”. “Tidak ada yang menginkan adanya jatuh korban,” katanya.

 

Katanya, jika pun aparat hendak membubarkan aksi demo, maka sebaiknya menggunakan mobil penyemprot air dan gas air mata.  (*)

 

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

SUATU hari beberapa tahun lalu, saya secara kebetulan satu pesawat dengan dr Agus Dwipitono. Kami punya tujuan kota yang sama, tetapi beda kepentingan. Saat...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Kelangkaan BBM jenis Premium di SPBU Sila Kecamatan Bolo dikeluhkan pengendara roda dua dan empat, Senin (29/6). Akibatnya, para pengendara harus menggunakan...

Peristiwa

Dompu, Bimakini.-  Anggota  Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3) Nusa Tenggara Barat menyuarakan aspirasi di persimpangan Cikre  Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Kamis (28/09/2017).  Mereka menyorot...

Politik

Dompu, Bimakini.- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Senin(16/1/2017) menggelar aksi menggunggat Pemerintah Pusat yang dinilai mengeluarkan Kebijakan yang tidak prorakyat....