Dialog HMI Cabang Bima, dengan Tema Runtuhnya Wibawa Pemerintah Ditengah Radikalisasi Gerakan Massa sebagai Otokritik Insiden Pembakaran Kantor Pemerintah Kabupaten Bima, di aula SMKN 2 Kota Bima, Senin (26/3).
Gerakan radikal kadang muncul dengan sendirinya, tanpa mampu diprediksi oleh pemerientah atau aparat keamanan. Ini perlu dianalisis, dimana kelemahan lembaga Negara, sehingga tidak mampu memeridiksi. Termasuk apakah benar gerakan radikal itu muncul dari masyarakat sendiri. Demikian dikatakan Asisten I Setda Kota Bima, H Abubakar Ma’alu, SH, MAP, saat membuka Dialog HMI Cabang Bima dengan Tema Runtuhnya Wibawa Pemerintah Ditengah Radikalisasi Gerakan Massa sebagai Otokritik Insiden Pembakaran Kantor Pemerintah Kabupaten Bima, di aula SMKN 2 Kota Bima, Senin (26/3).
Tema itu, menurut Ma’alu, tepat dan strategis untuk dibincangkan kembali. Ini juga dinilai sebagai bentuk sumbangsih tanggungjawab pemuda dan mahasiswa. “Topik ini adalah kondisi riil yang terjadi di bumi pertiwi,” ujarnya.
Ada kemungkinan, duganya persoalan radikalisme gerakan muncul karena kurangnya komunikasi antara pemerntah dengan masyarakat. Namun, masyarakat pun tentu beragam latar belakang pendidikan dan profesinya. “Mungkin juga karena adanya pertemuan sejumlah kepentingan, sehingga terjadi radikalisme gerakan,” katanya.
Budayawan Aminullah atau yang akrab dipanggil N Marewo, yang melihat dari persepktif budaya, manila perubahan kebudayaan suatu daerah dapat terjadi karena pengaruh luar. Apalagi saat ini era informasi telah memasuki ruang masyarakat dan mengubah segala sektor.
Dikatakannya, masyarakat Bima memiliki karakter sendiri dan berbeda dengan Jawa. Namun persoalan yang besar di Bima adalah mengenai moralitas dan keadilan sosial.
Ada yang hilang pula, kata novelis ini, yakni ketokohan. Pemimpin juga tidak mampu memberi keteladanan. “Berapa banyak ceramah dan penceramah. Tapi apa yang berubah, ini karena tidak ada keteladanan,” ujarnya.
Apa yang terjadi di Bima, kata dia, tidak lepas dari skenario besar, karena kepemilikan sumber daya alamnya. Sesuangguhnya tidak sulit untuk menghadapi orang Bima, yakni dengan kebaikan.
Pembantu Ketua (Puket) I Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Ittihad Bima, Syech Faturrahman, S.Ag, MH, mengatakan apa yang terjadi di Bima, bukan sekedar pertarungan politik di pentas nasional. Namun lebih karena adanya pertarungan ideologi sosialisme dan kapitalisme.
Faturrahman lebih lanjut mengatakan pasca 'Tragedi Lambu‘ Bima menjadi sorotan pemberitaan media nasional. NamunBupati Bima masih terus "membentengi diri" dengan legal formal pasal-pasal dan klausul kontrak, serta analisa politis. Bahwadisinyalir adanya konspirasi dari lawan politik. Polres sama saja, masih apologetik dengan prosedur dan pemutaran video versi Polisi.
“Bajang (Gubernur NTB, Red) membawa pelangi di langit Bima: Kebijakan Pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti SK 188 yang membawa maut itu, seyogyanya tidak hanya didasarkan pada aspek legal formal semata, melainkan harus pula memperhatikan aspek sosio-kultural dan azas manfaat. Bupati Bima, dinilainya sibuk berapologi, takut dibui jika mencabut SK 188,” ujarnya.
Sungguh pun di awal Januari, kata dia, Gubernur NTB telah membawa "Pelangi" yang indah dan damai di atas langit Bima. Namun dianggapnya “perselingkuhan” antara penguasa dan pengusaha sudah terlalu dalam. “Semburat pelangi di langit Bima dalam sekejab berubah warna merah membara pada Kamis 26 Januari 2012,” ungkapnya.
Dianggapnya, apa yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan menuai hasil, jika persoalan kemiskinan dan pengguran masih tinggi. pendekatan agama pun akan lemah, jika persoalan utama tidak di atasi. “Meski Bupati gelontorkan 5 miliar rupiah untuk TPA dan insentif guru mengaji, tapi rakyat lapar, tidak ada pekerjaan. Maka kantor bupati akan tetap dibakar,” ujarnya.
Meski demikian, baginya semua ini adalah adanya pertarungan besar antara kapitalisme dan sosialisme. Termasuk adanya upaya untuk menggeser ideologi Islam. Jika pengelolaan sumber daya alam yang ada menggunakan prinsip Islam, yakni bagi hasil, maka kemakmuran dapat dicapai.
Selama ini, baginya, kekayaan alam hanya sebagian kecil dinikmati, namun lebih besar yang diperoleh pemodal. Diibaratkan, lokasi tambang adalah sawah milik petani dan investor adalah pemodalnya. Bagian yang diperoleh, bukannya lebih besar atau sama antara pemilik lahan dan pengolah, namun porsi penggarap dominan.
Pertemuan dua kutup ideologi ini, kata dia, akan terus membawa benturan-benturan. Gerakan sosial akan terus ada, karena masalah keadilan ekonomi.
Sementara itu, Syarifuddin Lakuy, SH, dari LBH Amanah, menyesalkan kurang responsifnya pemerintah daerah dalam membaca aspirasi masyarakat. Pembakara kantor bupati Bima, mestinya tidak perlu terjadi, seandainya apa yang menjadi tuntutan masyakat dipenuhi.
Gerakan masyarakat Lambu, kata dia, sesungguhnya telah menjadi embrio revolusi. Jika embrio ini tidak direspon, maka bisa menjadi gerakan revolusi di Indonesia.
Apalagi untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia, gerakan massa meluluhlantahkan symbol kewibawaan pemerintah. Termasuk membebaskan tahanan yang telah menjadi tersangka. “Seandainya ada negosiasi yang mmebuahkan hasil, maka semuanya tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Namun, sayangnya pertemuan itu tidak dihadiri oleh Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SH, SIK. Demikian juga Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, yang diminta memberi sambutan. Menurut Ketua Panitia, Amiruddin, Kapolres Bima Kota, membatalkan kehadiran sebelum acara dimulai. “Kami sangat kecewa dengan pembatalan mendadak ini. Kami akhirnya menyiasati menghadirkan dari LBH Amanah, untuk menelaah kasus Lambu dan pembakaran kantor bupati Bima dalam perspektif hukum,” ujarnya. (BE.16/BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
