Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Senin (26/3), akan menggelar dialog bertema ‘Runtuhnya Wibawa Pemerintah di Tengah Radikalisme Gerakan Massa sebagai Otokritik atas Insiden Pembakaran Kantor Bupati Bima’. Kegiatan ini bertempat di aula SMKN 2 Kota Bima dan akan menghadirkan Kapolres Bima Kota, Kapolres Bima Kabupaten, Budayawan, N. Marewo, Syech Faturrahman, dan Pimpinan Muhamadiyah Bima.
Sekretaris HMI Cabang Bima, Amiruddin, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun ruang dialogis dalam upaya menata keharmonisan hidup dan kedamaian sosial demi masa depan Bima yang adil dan makmur. Tujuan akhirnya terwujudnya masyarakat Bima yang damai dan harmonis.
Selain itu, kata Amir, kegiatan ini mencoba menggali kembali akar nilai budaya lokal sebagai landasan gerakan masyarakat Bima. Internalisasi spirit agama dalam membela kaum mustadaafin. “Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjawab realitas masyarakat lewat ruang dialog pasca-pembakaran kantor Bupati,” ujarnya dalam pernyataan pers, Minggu (25/3).
Diharapkan pula, terbukanya ruang dialog pemerintah akan mampu menjawab realitas masyarakat lewat budaya musyawarah dan mufakat. Munculnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membangun daerah.
Katanya, fakta sosial menjelaskan bahwa tertutupnya ruang dialog telah menjadi sumber malapetaka bagi rakyat. Kejadian di Ambon, Poso, Lombok, Bima atau beberapa daerah lainnya telah memberikan contoh kongkrit konflik sosial disebabkan kebuntuan komunikasi.
“Untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dari masyarakat, maka seluruh stakeholder mesti memainkan peran. Misalnya, Pemerintah Daerah harus memiliki peran strategis dalam menyikapi, menyelesaikan persoalan masyarakat berkenaan konflik sosial serta merumuskan formulasi baru berdasarkan kondisi objektif masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai, problematika sosial yang terjadi di Bima pada umumnya memiliki relasi yang erat dengan budaya lokal Bima. Akan tetapi, budaya tidak membawa angin segar bagi masyarakat. Oleh karena budaya belum mampu menjadi obat penawar bagi penyakit sosial kemasyarakatan yang kian menggurita di Dana Mbojo. Oleh karena itu, perlu dibuka ruang dialogis untuk membicarakan kondisi daerah, sehingga terdapat relevansi antara mekanisme atau aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan efek sosialnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
