Opini

Kebijakan Pro Rakyat, KSB ingin jadi Kabupaten Percontohan

Bupati KSB (foto sumbawabarat.com)

Tidak terasa, delapan tahun sudah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berdiri tegak mengatur rumah tangganya sendiri. Berbagai upaya akselerasi pembangunan terus dilakukakun. Tak ada jeda untuk bersantai ria karena amal shalih menanti setiap denyut nadi kehidupan.

Sekitar seratus ribu jiwa lebih warga KSB berdoa dan menanti agar kapal yang dinakodai Bupati  KSB, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM bersama Wakil Bupati, Drs H Malarahman, yang dipilih langsung oleh rakyat Agustus 2005 silam hingga melanjutkan amanah jilid II, selamat dan dapat berlabuh di pantai harapan. Bagi rakyat miskin tidak banyak yang dituntut kepada pemangku amanah. Mereka merasa sudah beruntung jika anak-anak bisa sekolah, apalagi digratiskan. Bayangkan, awal sekolah saja orang tua yang hidup dengan ekonomi pas-pasan membuat kepala mereka pusing tujuh keliling karena berbagai keperluan anak untuk sekolah sulit dipenuhi. Kesulitan warga KSB seperti itu, dirasakan dan dijawab oleh pasangan KH Zulkifli Mahadli dan H Malarahman. Solusi cerdaspun meluncur melalui program pendidikan gratis, kesehatan dasar gratis, dengan pembangunan ekonomi yang berbasis Rukun Tetangga (RT).

Penulis yakin, meski bukan satu-satunya faktor penentu, tetapi gambaran pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh sosok figur pemimpin kharismatik, seperti KH Zulkifli Mahadli, yang berani membela kepentingan rakyat di atas segalanya. Terbukti, kebijakan membebaskan biaya sekolah dan kesehatan dasar masyarakat menjadi skala perioritas dalam kepemimpinannya.

Kebijakan pro rakyat seperti itu tidak lazim dilakukan oleh daerah yang baru dimekarkan. Apalagi KSB baru saja memisahkan diri dari Kabupaten Sumbawa. Tentu saja kendala minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menghadang dan bisa menjadi kerikil tajam bagi mulusnya program pendidikan dan kesehatan gratis.

 Daerah yang sudah lama berkiprah di Provinsi NTB saja tidak senekat KSB menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Namun, bagi pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Taliwang ini, telah berhitung dan memikirkan secara cermat mengenai kesulitan mendasar yang dihadapi rakyatnya. Uniknya, pendidikan gratis itu mulai diterapkan pada anak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, bahkan hingga jenjang perguruan tinggi (PT).

Untuk urusan pendidikan, juga ternyata tidak hanya program pendidikan gratis, tetapi ingin menjadikan Tailwang sebagai Kota Pendidikan. Bermacam kemudahan juga diberikan pada setiap calon mahasiswa yang mau kuliah di KSB. Di antaranya adalah memberikan subsidi SPP bagi mahasiswa, termasuk yang berasal dari luar KSB. Ini luar biasa dan langkah berani ini belum pernah dilakukan oleh daerah manapun di negeri ini.

Yogya sudah kebih dahulu menjadi kota pendidikn dengan tersedianya sejumlah perguruan tinggi ternama. Malang juga dremikian. Pula halnya dengan Makassar. Di NTB, Mataram tentu lebih dahulu sudah menjadi kota pendidikan dengan adanya Unram, satu-satunya universitas negeri di NTB. Tetapi langkah berani KSB yang memberikan subsidi SPP bagi setiap mahasiswa termasuk mahasiswa pendatang, ini akan menjadi pesaing baru.

 Universitas Kordoba sudah menjadi daya tarik tersendiri. Tercatat sejumlah mahasiswa pendatang dari pulau Lombok, maupun daerah lain di Pulau Sumbawa, kuliah di universitas ini.

Apa target KSB dengan ambisi menjual Taliwang menjadi kota pendidikan? Tentu pendapatan masyarakat dari sektor jasa bisa digairahkan. Bayangkan saja jika tujuan ini berjalan dengan baik, dan ribuan mahasiswa pendatang akan kuliah di kota ini, maka berapa banyak uang akan dibelanjakan dan berputar di Taliwang. Dengan tingginya perputaran uang, maka rakyat Taliwang bias membuka usaha macam-macam yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa. Bisa membangun rumah kos, jualan nasi, usaha foto copy, buka toko buka, warnet dan sebagainya.

Untuk urusan pendidikan gratis, KSB telah memiliki landasan hukum yaitu dengan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2006 untuk mendukung pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat melalui pemberian subsidi yang maksimal bahkan sampai gratis, penyelenggaraan pendidikan di sekolah mulai tingkat TK/RA hingga tingkat SLTA. Kemudian dilanjutkan dengan subsidi pendidikan tinggi sejak tahun 2007 sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2007 tentang pemberian subsidi SPP kepada mahasiswa S1dan S2 di KSB yang kemudian telah disempurnakan dengan Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2008. Kebijakan ini telah memberikan dampak kepada peningkatan derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, hal ini terlihat dari dari meningkatnya nilai APK/APM pada masing-masing jenjang pendidikan serta munculnya lembaga-lembaga pendidikan baru, baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. Dengan program ini, KSB pun memperoleh penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tapak kaki Kiyai dan pasangannya, rupanya mendapatkan tempat di hati masyarakat daerah yang bermottokan, ‘Pariri Lema Bariri’ ini. Buktinya, kebijakan itu dapat meningkatkan indeks pembangunan di bidang pendidikan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir mampu meningkatkan angka siswa lanjut sekolah dan kualitas pendidikan yang signifikan. Demikian juga dalam bidang kesehatan ditandai peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), angkat kematian bayi (AKB) menurun.

Dalam usia KSB yang relatif muda telah berhasil menorehkan prestasi nasional hingga internasional pada berbagai bidang program yang dilaksanakan Pemerintah KSB. Tercatat belasan penghargaan diberikan Pemerintah Republik Indonesia. Prestasi fantastis itu bisa dijadikan contoh bagi daerah lain di Provinsi NTB.

Tidak kalah menariknya, kecintaan Bupati dan Wakil Bupati KSB yang diletakkan pada program berpihak kepada rakyat, diapresiasi rakyat melalui Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) jilid II. Sang Kiyai yang dicintai oleh rakyatnya kembali terpilih untuk memangku amanah rakyat. Seperti yang sering diucapkan Kiyai, “Saya sudah letakkan rakyat di hati saya dan sayapun ada di hati rakyat. Siapapun kita hendaklah meletakan cinta menjadi kekuatan terbesar,” kata Bupati KSB saat progress report, 2010 lalu, yang disampaikan di hadapan ribuan masyarakat KSB. Ini adalah cara Bupati dan Wakil Bupati KSB bertanggungjawab pada rakyat yang memilihnya, dan kegiatan yang hanya terjadi di KSB ini, tercatat dalam MURI sebagai record pertanggungjawaban akbar di depan rakyat yang dilakukan secara terbuka. Kalau di hadapan DPRD, itu sudah lazim dan yang tak lazim inilah yang kemudian dianggap sebagai prestasi unik yang layak dicatat dalam buku MURI.

Pengamalannya di bidang keagamaan selama memimpin Ponpes Al Ikhlas, menginspirasinya untuk menata pembangunan, birokrasi, dan tatanan masyarakat modern yang Islami. Desain pembangunan Taliwang sebagai ibu kota KSB bisa dijadikan contoh, khususnya di kawasan Kemutar Telu Centre (KTC) yang tertata indah dan terpusat.

Lahan perkantoran seluas 40 hektare (Ha) itu bisa menjadi bukti kepedulian dan konsistensi Kiyai dan pasangannya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat agar warga yang mengurus sesuatu pada Pemerintah KSB dapat sekali jalan dan tuntas dalam waktu singkat. Kalaupun ada pejabat yang nakal, rakyat tinggal melaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati karena ruangan kerja mereka mudah dijangkau dalam hitungan menit.

Model pelayanan yang diterapkan Pemerintah KSB merupakan sebuah contoh gebrakan besar dari Bupati KSB, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM dan Wakil Bupati, Drs H Malarahman, serta jajaran Setda. Model itu sebagai bentuk persembahan terbaik pemerintah bagi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat KSB hingga bisa diteladani oleh pemangku amanah pada masa yang akan datang.

 Disain KTC bukan sekadar dirancang, tetapi melalui kontemplasi panjang dan mendalam agar pusat pelayanan pemerintah mudah dijangkau oleh masyarakat. Tidak hanya itu, masjid Agung Darussalam, berdiri kokoh sebagai simbol kemegahan umat Islam di KSB yang menampilkan sentuhan budaya timur tengah yang dikombinasi budaya setempat melalui arsietktur Islam.

Masjid itu, sengaja di tempatkan pada bagian barat, berdimensi lurus dengan pembangunan Tugu Syukur. Kemudian Graha Fitrah yang ditempati Bupati  dan Wakil Bupati, sedangkan disisi lain bagunan megah  untuk gedung Setda. Pada sisi kanan dan kiri ke dua kantor itu berjejer kantor dinas dan badan.

Kenapa masjid itu di tempatkan pada bagian barat?  Tentu saja arah itu dimaksudkan agar seluruh pelayanan kepada masyarakat bermuara pada satu titik fokus bahwa sesungguhnya pengabdian mereka kepada rakyat adalah ibadah dan wujud kesyukuran sebagai pengabdian khalifah kepada Allah. Titik kesatuan itu penting untuk mengingatkan pejabat agar amanah yang dipikul tidak disalahgunakan.

Akankah tapak kaki Kiyai menjadi ikon dan simbol peradaban masyarakat KSB yang bermotto, ‘Pariri Lema Bariri’ yang bisa diteladani daerah lain di NTB dan di Indonesia. Nasihat indah bahwa sesuatu pekerjaan yang diawali niat karena Allah akan bernilai ibadah, semoga. Semoga cita-cita baik ini akan terus berjalan sesuai dengan rencana awalnya dan keinginan untuk menjadi kabupaten percontohan, akan bias diwujudkan. (HM Nasir Ali, Wartawan Harian Bimeks)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top