Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Ketua PN Bima Dirotasi

          Setelah mengabdi sekitar dua tahun lebih di Pengadilan Negeri (PN) Bima, Ketua PN Bima, Majedi Hendi Iswara, SH, diganti oleh Ketua PN yang baru, Mas’ud, SH, MH. Majedi mendapat tugas yang baru di PN Solo.

Pelantikan dan Pengambilan  Sumpah Ketua PN Bima Mas’ud, SH, MH, dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Lalu Maryun SH. Pelantikan itu berdasaran Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung nomor 02/JO/SK/KP.04.5/II/2012, tanggal 8 Pebruari 2012.

            Prosesi pelantikan berlangsung di aula kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Senin (12/3). Hadir pada pelantikan itu Hakim Mahkamah Konstitusi  Dr. H. Anwar Usman SH MH, Walikota Bima, Bupati Bima,  dan sejumlah Ketua Pengadilan di Pulau Sumbawa.

          Usai melantik, Lalu Maryun mengingatkan para hakim untuk tidak mengomersialkan jabatannya. Apalagi, hakim saat ini telah mendapatkan remunerasi.

     Kepada Ketua PN Bima yang baru, Lalu Maryun menitip beberapa harapan. Diantaranya, agar mantan Wakil Ketua PN Bima itu memelihara dan meningkatkan semangat kerja pada seluruh jajaran yang ada di kantor PN Bima. Pengadilan Negeri Bima.

     Dia menyampaikan optimismenya jika Ketua PN Bima yang baru sangat paham dengan kondisi daerah Bima. “Saya yakin, sebagai mantan Wakil Ketua PN Bima dan putra daerah, Pak Mas’ud sangat paham dengan kondisi daerah dan bagaimana meningkatkan pelayanan di kantor Pengadilan sesuai standar operasional yang ada,’’ ujar Lalu Maryun.

     Diingatkannya, seluruh pola kerja yang tidak baik, agar segera ditinggalkan. Tidak dibenarkan PN Bima mengomersialkan jabatan yang dimiliki, untuk kepentingan material atau menjual-belikan kasus. ‘’Layani-lah masyarakat pencari keadilan secara maksimal,” ingatnya.

          Dia juga mengingatkan, agar hakim yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas,  ditindak sesuai aturan yang berlaku. Saat ini, Hakim telah menikmati remunirasi dengan sasaran untuk lebih memaksimalkan kinerja dan pengadian pada bangsa dan Negara. ‘’Penyalahgunaan jabatan, apalagi dilakukan Hakim, akan ditindak. Maka itu, pengawasan internal wajib dilaksanakan,” tandasnya.

            Apalagi katanya, masih ada oknum hakim maupun panitera yang ditindak karena melakukan kesalahan. Belum lagi sejumlah kesalahan yang kerap muncul di kantor Pengadilan, seperti perkara telah diputus tapi administrasinya belum diselesaikan. “Sehingga menghambat proses banding yang dilakukan para pihak,” katanya. (BE.19)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

SAYA belum pernah alami ini: handphone tidak bisa dipakai karena panas. Bukan hanya sekali, Tetapi berkali-kali. Juga, bukan hanya saya, tetapi juga dua kawan...

CATATAN KHAS KMA

CATATAN Khas saya, Khairudin M. Ali ingin menyoroti beberapa video viral yang beredar di media sosial, terkait dengan protokol penanganan Covid-19. Saya agak terusik...

Berita

SEPERTI biasa, pagi ini saya membaca Harian  BimaEkspres (BiMEKS) yang terbit pada Senin, 10 Februari 2020. Sehari setelah perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Mengagetkan...

CATATAN KHAS KMA

ADALAH Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI) NTB pada 7 Desember 2019 lalu, mencanangkan gerakan Save Teluk Bima. Kegiatan dua hari itu, menjadi heboh...

Berita

SEMUA yang bernyawa pasti akan mati sebagaimana firman Allah: “Dan sekali kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah...