Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Muhammad Indra Wirawan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bima jeli melihat dan memaksimalkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu areal potensial yang dimiliki pemerintah, namun diabaikan adalah kawasan rumah makan milik Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) di sebelah selatan SMPN 6 Kota Bima.
Menurutnya, kawasan itu bisa dibangun arena memancing, hanya sedikit polesan saja bisa menghasilkan sumber PAD besar. Itu berbeda dibandingkan pengembangan kawasan Taman Ria yang menghabiskan anggaran besar, namun tidak banyak memberikan kontribusi. Pembangunan sarana memancing akan menyedot retribusi, apalagi di kawasan itu sudah disiapkan rumah makan.
Dikatakannya, kawasan itu bisa dipoles untuk kenyamanan sehingga masyarakat selalu ingin mengunjungi. Untuk memoles kawasan itu menjadi sumber PAD, tidak perlu mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah.
“Kita harus pandai melihat potensi untuk sumber PAD dalam rangka membangun daerah, apalagi di Kota Bima sumber PAD sangat minim, pemerintah harus mampu membaca potensi,” harapnya di Monggonao, kemarin.
Dia mengaku pengembangan kawasan itu pernah disampaikannya kepada pemerintah melalui Panitia Khusus, namun jika dilihat sampai saat ini pemerintah mengabaikannya. Kota Bima harus bisa belajar dari daerah lain yang memanfaatkan sedikit kawasan untuk mendapatkan PAD.
“Kita bisa lihat daerah lain, yang memanfaatkan sedikit lokasi hanya untuk mendapatkan PAD, kenapa kita tidak bisa lakukan itu, toh untuk pengembangan ini, kita tidak perlu mengeluarkan anggaran besar,” ujarnya.
Dalam kawasan itu, katanya, masyarakat tidak hanya memancing, namun pemerintah melalui dinas terkait bisa memaksimalkannya dengan menyediakan berbagai macam fasilitas dan kebutuhan masyarakat. Bahkan, di kawasan itu bisa sebagian dimanfaatkan untuk penjualan komoditi dan kerajinan khas Kota Bima. “Sehingga kawasan itu menjadi sentral bagi masyarakat daerah lain untuk membeli oleh-oleh khas Bima,” katanya.
Dia menyarankan jika pemerintah tidak mampu mengembangkannya, sebaiknya menyerahkannya kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. Duta Partai Golkar ini meminta agar pemanfaatan kawasan itu keuntungan bagi daerah harus jelas sehingga ke depan bisa dimaksimalkan.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
