Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

PMII Bima Soroti Pola Diklat Prajab CPNSD

        Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra- Jabatan Calon Pegawai NeGeri Sipil Daerah (CPNSD) yang diselenggarakan di Kota dan Kabupaten Bima, dinilai belum bisa memastikan PNS bisa menjadi pelayan publik yang andal. Mengapa? Pendekatan yang digunakan sarat pola militerisasi.

Demikian sorotan dan penilaian Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima, Rafi’in, Selasa (13/3). Dikatakannya, teknik pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNSD,khususnya di daerah Kota dan Kabupaten Bima, seharusnya mulai diubah dengan melahirkan regulasi dan peraturan baru. Meninggalkan pola semi militerasasi yang masih dilaksanakan hingga kini. Antara lain, menggunduli kepala sebagai syarat utama bagi peserta laki-laki. Lebih aneh lagi kegiatan gojlokan terhadap peserta kerap dilakukan, bahkan di lapangan terbuka.

        “Perpeloncoan dan semimiliterisasi tidak harus ada dalam Diklat tersebut, karena memang setiap kedudukan warga negara itu sama, beda cerita dengan orang-orang yang mengikuti akademi militer/Kepolisian karena mereka dididik untuk membela serta menjaga negara ini,” jelasnya di Sekretariat PMII Bima.

        Seharusnya, katanya, mereka yang digunduli dan diplonco adalah para birokrat dan pegawai yang diduga atau bahkan sudah menjadi tersangka kasus korupsi agar  menjadi terapi kejut (shock teraphy) dan berefek jera. “Bahkan, itu akan menjadi pelajaran bagi semua birokrasi/pegawai lainnya abgar  tidak melakukan hal yang sama,” katanya.

        Pola Diklat sekarang ini, lanjutnya, tidak memanusiakan manusia, karena yang menjadi peserta adalah orang terbaik daerah yang lulus tes  dan tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu.

        “Berikan kepada mereka pendidikan dan latihan bagaimana melayani masyarakat dengan baik atau tidak korup dan melanggar aturan lainnya dalam setiap tugas sebagai abdi negara,” sarannya.

        Dia menduga, banyak PNS pada berbagai instansi selama ini tidak sepenuh hati melayani publik, bahkan menimbulkan pelanggaran hukum dan sosial. Seperti perawat membentak pasien, guru menganiaya siswa, PNS berpolitik praktis, serta tindakan memerkaya diri sendiri  disebabkan masih memakai pola militerisasi sehingga tujuan kepemerintahan yang baik dan bersihtidak tercapai.

        Dia meminta, Pemerintah Daerah harus kritis dan berani bersikap dengan cara meninjau kembali kaitan denganJuklak/Juknis pelaksanaan Prajabatan PNS Daerah. Jangan sampai itu menjadi regulasi aturan secara nasional yang bersifat mutlak dalam setiap pelaksanaannya di daerah. (BE.20)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

SAYA belum pernah alami ini: handphone tidak bisa dipakai karena panas. Bukan hanya sekali, Tetapi berkali-kali. Juga, bukan hanya saya, tetapi juga dua kawan...

Peristiwa

Bima, Bimakini.-  Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima, menggelar dialog Anti Narkoba bekerjasama dengan TNI- POLRI dan BNNK Bima, Senin (24/8). Kegiatan...

CATATAN KHAS KMA

CATATAN Khas saya, Khairudin M. Ali ingin menyoroti beberapa video viral yang beredar di media sosial, terkait dengan protokol penanganan Covid-19. Saya agak terusik...

Berita

SEPERTI biasa, pagi ini saya membaca Harian  BimaEkspres (BiMEKS) yang terbit pada Senin, 10 Februari 2020. Sehari setelah perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Mengagetkan...

CATATAN KHAS KMA

ADALAH Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI) NTB pada 7 Desember 2019 lalu, mencanangkan gerakan Save Teluk Bima. Kegiatan dua hari itu, menjadi heboh...