Wali Kota Bima, HM. Qurais, terus “membumikan” bahasa mundur dari jabatannya pada berbagai kesempatan. Ketika Pemerintah Kota Bima diberondong status tanpa opini dari auditor (disclaimer), Qurais pun bercuap-cuap ingin menghapusnya dari memori pemerintahan. Para pejabat dimotivasi bekerja keras-cerdas dan kepada publik dinyatakan siap mundur jika status disclaimer masih membayangi. Lalu, masihkah laporan keuangan Pemkot Bima belepotan sehingga mengontribusi pada “kutukan” disclaimer lagi? Kita tunggu saja hasil audit BPKP.
Saat menenggahi bentrokan massa warga Melayu-Kolo di sekitar Ule, gaung mundur pun dibahasakannya. Ampuh memang sebagai strategi taktis situasional. Gertakannya menciutkan nyali massa. Terakhir, saat pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima, Qurais pun menggaungkan di mimbar. Akan mundur jika para ulama menilainya ada kesalahan yang tidak bisa ditoleransi dan melanggar syariat. Ada yang mencatat, setidaknya sudah lima kali Qurais membahasakannya secara terbuka.
Pernyataan Qurais menarik disimak dalam sudut komunikasi politik. Komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dalam bahasa lain, komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Dalam konteks ini, apa yang kerap diproklamasikan Qurais itu bisa berakibat fatal jika apa yang disampaikan berbeda dengan realitas objektif. Sikap hati-hati selayaknya dikedepankan karena bisa menjadi “pintu masuk” bagi kelompok kritis, rakyat umumnya, dan kubu lawan politik memanfaatkannya untuk propaganda.
Dalam status disclaimer, misalnya, jika saja predikat itu masih melekat terhadap performa laporan keuangan Kota Bima, maka bisa menjadi objek sorotan dan kontroversi yang menyudutkan. Akan sangat wajar jika kemudian ada yang meminta pertanggungjawabkan atas komitmen tersebut. Nah, ketimbang “membenturkan diri” dengan sesuatu yang belum tampak, alangkah baiknya terus membahasakan kalimat motivasi dan meminta masyarakat mengeritisi kebijakan yang dirasakan belum efektif. Strategi komunikasi inilah yang diingatkan oleh Ketua Umum, Anas Urbaningrum, kepada para kader.
Intinya, hati-hati menyampaikan sesuatu yang berpotensi menjadi bumerang. Karena aspek yang dipegang publik dari para pemimpin adalah janji dan komitmennya. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
