Kota Bima, Bimakini.com.- Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, Muhammad Irfan, S.Sos, M.Si, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dinilai lamban merespons kasus perusakan secretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima. Hal itu terlihat ketika semakin mencuatnya kasus tersebut dengan munculnya reaksi dari warga Mande melakukan aksi perlawanan dan protes terhadap tuntutan HMI.
Dikatakannya, seandainya sejak awal kalau semua pihak bisa dirangkul oleh pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi persoalan tersebut, tidak akan panjang dan semakin meluas seperti saat ini. Fakta yang terjadi justru terbalik, pemerintah tidak terlihat memainkan peran sebagai penghubung antara kedua pihak yang bersitegang.
“Saya kira wajar saja munculnya reaksi warga jika pemerintah yang diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mencairkan suasana malah tidak punya peran berarti,” kritiknya melalui telepon seluler, Jumat (13/4).
Dalam melihat persoalan, jelas Irfan, pemerintah harus bisa mendudukannya secara arif dan bijak agar tidak ada yang tersakiti antara keduanya. Penyelesaian kasus tersebut juga bukan semata atas dasar kepentingan pemerintah saja, sehingga hanya memainkan peran sendiri tanpa melibatkan pihak lain.
Menurutnya, organisasi pemuda dan kemasyarakatan formal juga harus dilibatkan dalam penyelesaian kasus. Selama ini organisasi besar sebagai payung OKP yakni KNPI saja tidak pernah dikoordinasi agar terlibat, padahal Wakil Wali Kota Bima, H. A. Rahman, yang disorot juga merupakan Ketua Majelis Pembina DPD KNPI Kota Bima.
“Seharusnya posisi itu kan bisa dimainkan perannya, sehingga pemerintah tidak terkesan mementingkan kepentingan pribadi saja,” kata alumni HMI Bima ini.
Menanggapi beberapa pernyataan Wali Kota Bima, H. Qurais, dalam mereaksi kasus HMI Bima seperti dilansir Bimakini.com, Jumat (12/4) dinilainya tidak selayaknya diucapkan. HMI adalah organisasi formal, maka Wali Kota Bima juga jangan asal bunyi yang memancing reaksi sehingga menimbulkan persoalan baru. “Ya, memang wajar juga penyataan itu diucap karena Wali Kota Bima tidak pernah ber-HMI,” sindirnya.
Disarankannya, pemerintah kembali merangkul lagi HMI Bima, karena mereka ada bukan untuk saat ini saja, tetapi regenerasi akan terus berlanjut hingga kapanpun. Kepada semua anggota HMI, Irfan meminta agar tidak bertindak gegabah dan membiarkan proses hukum berlangsung. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
