Sejak adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Polda NTB telah mengungkap sedikitnya delapan kasus penimbunan. Diduga penimbunan itu untuk mengeruk keuntungan jelang kenaikan BBM oleh pemerintah.
Kapolda NTB, Brigjen Arif Wahyudi mengatakan kepolisian sat ini terus meningkatkan pengawasan jelang kenaikan BBM. Apa yang dilakukan kepolisian hanya mengamankan kebijakan pemerintah. “Sampai saat ini setidaknya ada delapan kasus penimbunan BBM yang diungkap, baik jenis solar, premium dan minyak tanah,’ ujarnya saat silaturrahmi dengan tokoh agama, masyarakat, pemuda, mahasiswa, serta komunitas di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu di Polres Bima Kabupaten, Sabtu (31/3) malam
Hanya saja saat itu, Kapolda tidak menyebutka dimana lokasi pengungkapan penimbunan BBM itu dan berapa volumenya. Diharapkan ada kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi penimbunan jelang kenaikan BBM.
Dikatakannya, polisi tidak tinggal diam, namun mengawasi ditingkat lapangan, termasuk di SPBU. Jumlah SPBU di NTB saat ini sebanyak 57 unit.
Arif menilai, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Namun menyelamatkan perekonomian nasional dan mengurangi beban subsidi BBM.
Dinilainya, harga BBM atau premium di Indonesia relative lebih murah dibandingkan Negara lain di Asean, seperti Singapura Rp15 ribu/liter, Thailand Rp12.500/liter, dan juga Malaysia di atas Rp10 ribu. “Justru dengan naiknya BBM subsidi berkurang dan ekonomi membaik,” ujarnya. Bupati Bima, H ferry Zulkarnain ST, saat pertemuan itu mengatakan jelang kenaikan BBM menduga ada oknum yang memanfaatkannya. Ada oknum yang berspekulasi, hal itu terlihat dengan sepinya penjualan eceran.
Namun, kata dia, masalah kelangkaan BBM tidak hanya karena adanya rencana kenaikan, namun juga masalah cuaca, sehingga distribusi terhambat. Termasuk pupuk yang distribusinya melalui jalur laut.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
