DENGAN anggara APBN yang cukup besar digelontorkan bagi Densus 88 dan BNPT, setidaknya sekitar 670 orang telah ditangkap. Banyak diantara mereka yang diciduk baru sebatas diduga. Reaksi cepat Densus dan BNPT, seolah tidak lagi memerhatikan apa yang mereka junjung tinggi, yakni Hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya, apakah ini tidak melanggar HAM?
Bagi Haris Abu Ulya, lima orang yang ditempak bati di Bali, seolah menunjukkan kehebatan aparat. Mereka sudah tahu niat orang merampok dan terlibat teroris dan menembaknya mati. “Ini seolah seperti hukum rimba,” ujar Haris.
Narasumber lain, dari DPP HTI, Wahyudi Al Maroky, melihat bagaimana peran media massa dalam deradikalisasi. Sesuai dengan fungsinya, media dapat mejadi alat propaganda. Dalam alam demokrasi, pers dijadikan pilar keempat demokrasi.
“Media menjadi alat propaganda yang sangat efektif. Bisa menjadi sutradara dibalik opini publik,” ujarnya.
Apalagi, ungkapnya, hasil penelitian menunjukkan 92 persen masyarakat Indonesia menyaksikan televise. 28 persen menelaah informasi dari Koran dan 19 persen majalah.
Asosiasi jasa internet meliris data, 54 juta pengakses di tahun 2010, meningkat dari 2006 antara 18 hingga 20 juta pengguna. Dalam pandangannya, media banyak dikuasai oleh kelompok kapitalis Yahudi.
Wahyudi mengingatkan agar hati-hati dengan media yang menjadi alat propaganda untuk isu terorisme dan deradikalisasi. Banyak informasi selama ini yang bias dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. “Bukan terdepan dalam mengabarkan, tapi terdepan dalam mengaburkan informasi,” katanya.
Dia mengingatkan, jika masyarakat Islam di Bima telah memiliki akar sejarah ke-Islaman yang kuat. Memegang teguh syariat, terutama pada masa kesultanan, maka tidak ada salahnya untuk mengembalikan masa kejayaan itu.
Saat ini, kata dia, ummat Islam belum memiliki satu komando. Wajar jika banyak ummat dalam posisi kebingungan. Ummat kadang hebat dalam hal fiqh, namun lemah dalam politik. Belum lagi dihadapkan pada perang opini, antara kelompok yang mengelaim moderat dan dicap radikal.
Pemaperan tiga narasumber, sesekali disambut dengan pekik takbir oleh peserta. Saat sesi dialog, peserta ada yang menegaskan, bahwa sesuangguhnya apa yang terjadi di Bima, sebagai upaya memusuhi Islam, salah satu contohnya kasus UBK.
Kesan rekayasa dinilai banyak terjadi, termasuk tudingan di Ambalawi ada pelatihan teroris. padahal menilai aparatlah yang merekayasa, sementara media yang mengeksposesnya, tidak konfirmasi terhadap pihak yang disudutkan.
Meski pertemuan itu, tanpa ada kesimpulan yang dibacakan, namun menegaskan bahwa Bima sesuangguhnya bukan sarang teroris. Justru upaya yang dilakukan, ingin menegakkan syariat Islam. Namun, jangan sampai orang-orang yang ingin menjelankan syariat dan beribadah dengan baik, lantas di cap teroris.
Apalagi pemerintah daerah gencar dengan program pembumian Alquran, magrib mengaji dan Bima Berzakat. Tidaklah itu memang perintah syariat dan upaya menumbuhkan kesadaran dalam ber-Islam?!(*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
