MERESPONS pemaparan dari Polres Bima Kota, Amiruddin, anggota Komunitas Sarangge Mbojo menggugah tindakan Kepolisian dengan memberikan analogi penanganan kasus demonstrasi warga Lambu di pelabuhan Sape yang berujung bentrokan dan merenggut dua korban jiwa.
Menurutnya, penanganan pihak Kepolisian saat aksi waktu itu banyak terjadi “malpraktik” yakni tidak sesuai Protap penanganan aksi seperti yang dijelaskan dengan melalui sejumlah tahapan. Seperti memakai semprotan air maupun tembakan peringatan, tetapi massa langsung diberondong dengan peluru karet dan peluru tajam. “Saya tidak tahu ini konsep dari mana dan apakah sudah sesuai Protap atau tidak,” tanyanya.
Katanya, pada setiap aksi di lapangan seringkali dijumpai aparat Kepolisian yang menyelinap masuk dalam areal massa dengan menggunakan seragam bebas ala preman, sehingga sulit diketahui massa. Dia juga menyesalkan diskusi yang dinilai sangat penting itu tidak dihadiri oleh unsur pemerintah sebagai pembicara.
Padahal, nilainya, pemerintah merupakan pengambil kebijakan yang juga terlibat dalam penanganan unjuk rasa minimal bisa menghadirkan Bakesbanglinmaspol yang berhubungan langsung dengan aktivitas unjukrasa. Sebab, tugas instansi itu bukan hanya merazia kambing dan WTS, tetapi dituntut harus bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Mbojo Bima, Agussalim, memertanyakan tentang radius atau jarak pihak Kepolisian dalam menembak massa yang dianggap melanggar itu. Sebab, fakta di lapangan ada kesan bahwa mahasiswa dan para pendemo dijadikan kelinci percobaan ‘senjata mutakhir’ para polisi. Selain itu, dia menilai teori yang disampaikan dalam tahapan penanganan unjukrasa bagi Kepolisian banyak yang tidak diaplikasikan dilapangan.
Pelajar SMAN 4 Kota Bima, Agus, mengapresiasi tugas dan tanggungjawab besar yang diemban oleh Polri selama ini dalam melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai visinya. Namun, dia memberikan masukan jangan hanya mengurus pengamanan unjukrasa saja, tetapi lebih dari itu harus bisa memikirkan juga solusi yang ditempuh untuk membantu menyelesaikan persoalan.
Hal utama yang penting dilakukan, katanya, Kepolisian harus bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan dua belah pihak yakni subjek pendemo dan objek yang didemo, sehingga jika keduanya dipertemukan dalam satu forum musyarawarah dan dialog dengan baik. Dia yakin bentrokan maupun unjuk rasa anarkis yang sering terjadi mampu terhindarkan.
Menanggapi beberapa masukan dan pertanyaan peserta, Kompol M. Nasution, mengapresiasi segala aspirasi yang bersifat membangun tersebut. Apalagi, forum yang digelar hanyalah bersifat diskusi dan dialog saja untuk silaturrahmi dan saling mengisi.
Saat demostrasi warga lambu menuntut pencabutan SK 188 dulu, katanya, masih bertugas di Mataram, sehingga tidak terlalu tahu substansi persoalannya. Kepolisian dalam persoalan penggunaan senjata api berarti sudah menganggap situasi tidak kondusif lagi dan massa saat itu tidak mampu dibendung serta sudah berpotensi kerawanan dan ancaman keselamatan nyawa orang lain.
Namun, tegasnya, penggunaaan senjata api merupakan langkah terakhir yang ditempuh jika tahapan-tahapan persuasif seperti yang dipaparkannya sudah dilalui. Lalu berkaitan dengan tindakan penyamaran Kepolisian sebagai tugas, tetapi bukan berarti sertamerta langsung menangkap atau mengejar seseorang yang tidak bersalah.
“Jika memang ada bentuk pelanggaran anggota di lapangan bisa melaporkannya langsung lewat atasan kami,” katanya.(bersambung)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
