Bima, Bimakini.com.- Sejumlah pengurus LKD di desa Bajo Soromandi mendesak Pemerintah dan Satker yang berkaitan, segera membatalkan hasil penetapan lembaga pelaksana program PNPM Pesiew Tahun 2012 di wilayah setempat. Mereka mengganggap putusan itu cacat, karena sarat ketimpangan dan mengancam tidak optimalnya program itu.
Pengurus LKD Himpunan Nelayan, Didi Hidayat, mengatakan, sampai kapan pun akan tetap menolak putusan itu dan mengancam kesuksesan PNPM. “Sampai kapan pun kami akan tetap menolak hasil penetapan itu. Lebih baik wilayah kami di-blacklist, kalau proses seleksi-nya tidak fair,” katanya di Bajo, kemarin.
Diakuinya, sebelumnya bersama sejumlah LKD lain yang tidak lolos sudah bertemu dengan Camat Soromandi. Namun, penjelasan dan alasan pejabat itu tidak memuaskan. “Masa alasan Camat yang diutamakan saat seleksi kearifan lokal, sementara ada LKD pegawai kantor Camat dan LKD PKK yang sudah lolos hingga empat kali, apa itu yang namanya arif, sedangkan kami belum pernah sama sekali,” katanya.
Didi mengisyaratkan akan menggalang aksi solidaritas dan menggelar penolakan terhadap program itu jika panitia tidak meninjau putusan yang dianggapnya rancu itu. “Aneh jika alasan Camat meloloskan LKD PKK hingga empat kali agar MQ di desa Bajo sukses, apa hubungannya, jika pun lembaga kami lolos kami juga bisa memberikan sumbangan yang sama,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua LKD Remaja Masjid Bajo Utara, Muhammad H. Fatahullah. “Kami tidak percaya lagi pemerintah, jangan sebut kerafian lokal kalau tidak ada pemerataan seperti itu. Hal itu malah menyakiti hati kami. Pokoknya kami minta dibatalkan,” katanya.
Camat Soromandi, Drs. Yusuf, yang juga Ketua Pokja seleksi lembaga pelaksanakan PNPM Pesiew 2012 mengakui proses seleksi sudah melalui tahapan normatif. Diakuinya, awalnya memang berniat meloloskan seluruh Lembaga, termasuk himpunan nelayan, namun penetapan itu melalui putusan bersama.
“Salahsatu pertimbangan saya, karena harapan Kepala Desa Bajo, PKK diloloskan untuk membantu pelaksanaan MQ di sana,” katanya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Yusuf mengakui Kades Bajo mendatanginya meminta agar LKD PKK diloloskan. “Saya sebenarnya serba dilematis, seluruhnya saya pikirkan,” katanya.
Pada bagian lain, Kepala Desa Bajo, Asraman MR, membantah pernah mendatangi dan menyampaikan permintaan khusus pada Camat agar lembaga yang diketuai istrinya lolos seleksi. “Tidak ada, buat apa saya rendahin diri, apalagi lagi datang nangis depan Camat. Proses seleksi itu sudah melalui tahapan yang jelas dan salahsatu pertimbangannya kearifan lokal,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
