Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Kasus APBD 2011, Tunggu Hasil Audit BPKP

Dompu, Bimakini.com.     Kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu Tahun 2011, terus diatensi oleh aparat Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Dompu. Untuk proses lebihlanjut, saat ini aparat setempat masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali dan Nusa Tenggara (Nusra).

       Kasus dugaan korupsi itu adalah implikasi dari karut-marut pinjaman uang milik sejumlah rentenir yang diduga dilakukan oleh pemerintah melalui mantan Bendahara Setda Dompu, Muhammad. Masalah itu berujung pada aksi demonstrasi para rentenir, karena uang milik mereka belum dikembalikan hingga saat ini.

        Namun, karena belum ada titik-terang, apalagi pemerintah mengaku tidak pernah meminjam uang, Muhammad akhirnya dilaporkan Pemkab Dompu ke pihak Kepolisian. “Kasus dugaan korupsi APBD Dompu 2011 masih kita tunggu audit BPKP,” ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Dompu, IPTUDodi Yudinto A, Senin (30/4).

Iklan. Geser untuk terus membaca.

     Diakui mantan Kapolsel Maluk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)ini, hasil audit itu telah diminta pada BPKP Perwakilan Bali-Nusra pada Maret 2012 lalu. Namun, karena pihak BPKP masih sibuk dengan tugasnya, hasil audit dugaan kerugian negera itu belum diketahui. “Kita belum bisa melanjutkan kasus ini sebelum ada hasil audit BPKP,”terang Dodi di Dompu.

     Kendati begitu, Dodi mengaku,  berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak BPKP, telah mendapatkan gambaran akan mengaudit kerugian negara terhadap dugaan korupsi APBD 2011 itu pada bulan Mei ini.

            Setelah hasil audit BPKP ada, katanya, penyidik Sat Reskrim akan menyelidiki memeriksa memeriksa para saksi. “Karena hasil audit ini,penting untuk kelanjutan kasus itu” ujarnya seraya menambahkan Kepolisian tetap memroses kasus dugaan korupsi APBD 2011 tersebut. (BE.15)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Mataram, Bimakini.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK menyambangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, mengelarifikasi pertayaan anggota  dewan terkait kelanjutan pembangunan masjid Agung Al-Muwahidin Bima. Ditegaskannya, itu  tetap...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Inspektorat Kota Bima bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pemenuhan infrastruktur peningkatan...

Pendidikan

Bima, Bimakini. – Sepuluh SMA di Kabupaten Bima, didatangi Inspektorat Pusat. Sekolah-sekolah tersebut diaudit terkait bantuan yang bersumber dari APBN. Tim dari Inspektorat Pusat...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Rabu sore lalu, Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, menyampaikan penjelasan terhadap  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan...