Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Konsultan PNPM Soromandi Ditantang Proses Hukum

Bima, Bimakini.com.-  Ketua LDK Himpunan Nelayan Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Harjoyasa, menantang Konsultan PNPM Pesiew Kecamatan setempat, Wahyuddin, ST, memroses hukum dan sejumlah anggota lembaga membantah adanya pemotongan dana jika memang merasa tudingan itu tidak benar.

Menurut Harjoyasa, pengakuan Wahyuddin seperti yang dilansir Bimakini.com  dan Bimakini.com, Jumat (25/5) rancu. Sebab,  pada satu sisi membantah tudingan tersebut, namun pada sisi lain seperti mengakui menerima uang dari lembaga dalam kapasitas sebagai tenaga teknis personal.

“Menurut saya aneh, dia (Wahyuddin) mengaku sering dimintai bantuan, namun dalam kapasitas pribadi, kan aneh. Dia memang konsultan dan digaji khususnya untuk itu, tapi saat kami konsultasi masalah teknis malah mengakui itu merupakan jasa pribadinya. Terus apa fungsinya sebagai konsultan PNPM?” katanya di Bajo, kemarin.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

     Dikatakannya, jika memang setiap jasa konsultasi teknis pelaksaanaan kegiatan PNPM Pesiew dipatok sebagai jasa pribadi. program itu tidak memerlukan konsultan khusus PNPM. “Buat apa ada konsultan PNPM toh, kalau jasanya harus dibayar, kan sudah digaji,” katanya.

    Harjoyasa membeberkan, uang Rp2,5 juta diserahkannya, demikian juga sejumlah LKD lain pada salahsatu rumah makan di wilayah Raba Kota Bima kepada Wahyuddin tahun 2010 lalu. “Saya memang lupa tanggal persis-nya, tapi yang jelas itu terjadi dan uang itu kami serahkan setelah pencairan termin pertama, itu bisa dilihat pada buku rekening LKD,” katanya.

    Ketua BPD Desa Bajo ini heran dengan ulah oknum konsultan itu. Sepengetahuannya, pendamping program nasional apapun tidak boleh menerima atau mengganggu-gugat anggaran yang dicairkan, kecuali hanya mengarahkan sesuai petunjuk, karena sudah digaji khusus.

        Diakuinya, selama ini oknum itu jarang “terjun” langsung atau mengecek pekerjaan lembaga di lapangan, walaupun beberapa di antaranya sudah beres secara administrasi. “Jarang sekali ke lapangan, terutama saat pelaksanaan program, proses tandatangan dilaksanakan di Kota Bima, padahal wilayah kerjanya di Soromandi, termasuk desa Bajo,” katanya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

     Pada bagian yang sama, Ketua LKD Karang Taruna pelaksana program Tahun 2010, Azhari, juga mengaku pernah menyetor uang kepada Rp4 juta kepada Wahyuddin. “Ada dulu saya serahkan juga pada rumah makan, jumlahnya keseluruhannya sampai termin terakhir ada empat juta,” katanya.

     Mengenai bantahan Syakban tidak pernah menyampaikan pernyataan, dibantah sejumlah pengurus LDK yang duduk bersama Syakban saat dikonfirmasi wartawan. “Jelas saya mendengar, saat ditanya pernah dipotong dia jawab pernah, dipotong setelah cair,” kata Didi Hidayat, pengurus LKD Himpunan Nelayan.

     Dikatakan Didi, saat itu Syakban tidak hanya numpang lewat, namun duduk bersama dan menyampaikan jawaban, walaupun singkat. “Memang singkat, tapi yang jelas dia menjawab,” katanya.

    Hal yang sama dibenarkan Ketua LKD Himpunan Nelayan periode 2010, Harjoyasa. (BE.17)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Massa yang tergabung Laskar Tani Donggo Soromandi (LTDS), Rabu (8/7) mendatangi DPRD Kabupaten Bima. Mereka menuntut pemerintah melalui perusahaan daerah mampu menyerap...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Sejumlah pendemo dari Laskar Tani Donggo – Soromandi, bertindak anarkis merusak pintu gerbang dan pos jaga bagian barat Kantor Pemda Bima, Rabu...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Mahasiswa yang tergabung dalam barisan Tani Donggo-Soromandi, kembali aksi di depan Kantor Pemkab Bima, Rabu (10/6). Mereka menuntut pemerintah daerah menstabilkan harga...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Audiensi Kepala Dinas (Kadis) Pertanaian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dispertapa) Kabupaten Bima, yang didampingi oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ilham...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Selain masalah kualitas bibit jagung, ternyata petani Punti, Soromandi juga permasalahkan kuantitasnya yang diterima oleh masyarakat. Hal ini juga  menjadi sorortan saat...