Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

KSPSI Desak Buatkan Raperda Buruh

Kota Bima, Bimeks.- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Kota Bima mendesak pihak eksekutif dan legislatif segera membuta rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang buruh dan ketenagakerjaan. Selama ini hak-hak para buruh masih banyak yang belum terpenuhi, karena tidak ada aturan.

       Demikian  desakan Ketua KSPSI Cabang Kota Bima, Syarifuddin Lakuy, SH, kepada wartawan, Selasa (1/5), merefleksi peringatan Hari Buruh Internasional.

       Menurutnya, ketiadaan aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Kota Bima membawa dampak berpengaruh, terutama bagi perlindungan hak-hak tenaga kerja. Banyak buruh yang menerima upah tidak sesuai dengan standar UMR dan tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

Iklan. Geser untuk terus membaca.

 Diakuinya, Pemkot Bima selama ini hanya mengacu kepada Perda Pemkab Bima. Hal itu menyebabkan pelaksanaan aturan tidak maksimal dan tidak menjadi dasar acuan yang kuat untuk menentukan kebijakan. Apalagi, wilayah teritorial pemerintahan berbeda.

        Terutama, lagi aplikasi terhadap aturan itu masih jauh dari harapan untuk mewujudkan kesejateraan buruh. “Lewat momentum Hari Buruh ini mudah-mudahan pihak eksekutif dan legislative  Kota Bima lebih memerhatikan nasib kaum buruh dan tenaga kerja di pelabuhan, pertokoan, minimarket dan lainnya,” harapnya melalui telepon seluler.

       Keluhan tentang hak-hak buruh yang masih banyak diabaikan itu, jelasnya, bukanlah sesumbar belaka. Hal itu terbukti, beberapa waktu lalu saat mulai membawa KSPSI masuk  ke Kota Bima, laporan dan pengaduan tentang hak mereka yang diterima menunjukan grafik yang terus meningkat.

Bahkan, 500 buruh di pelabuhan Bima dan buruh pupuk beberapa waktu lalu sempat meminta perlindungan untuk memerjuangkan upah mereka yang dinilai jauh dari UMR.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

       “Untuk itu, saya pikir selain Perda juga pemerintah perlu membentuk Dewan Upah untuk memerjuangkan upah para buruh di Kota Bima, sehingga kesejahteraan bagi mereka bisa terwujud,” ujarnya. (BE.20)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

NTB

Mataram, Bimakini.- Rapat Paripurna Pertama DPRD Provinsi NTB masa persidangan II, terkait penyampaian empat buah rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB, berlangsung Senin (20/7/2020), di...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- DPRD Kota Bima, Senin (2/3) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda diajukan Pemkot Bima. Yaitu tentang pengelolaan dan...

Politik

Bima, Bimakini.- DPRD Kabupaten Bima akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pembentukan Pansus itu melalui Keputusan Pimpinan Dewan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) mengatur tentang perubahan status OPD di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  pembentukan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bima disahkan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Pengesahan...