Kota Bima, Bimakini.com.- Media massa sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, banyak media yang tidak menjalankan peran itu. Pada level nasional hampir semua media TV sudah dipimpin oleh orang yang tidak profesional atau politisi. Media cetak juga banyak dikelola oleh orang yang tidak pernah merasakan pengalaman berwartawan.
Demikian disampaikan Direktur Utama Bimakini.com Group, Ir. Khairuddin, M.Ali, M.AP, saat menjadi narasumber pada acara Diskusi Publik Sehari bertema mengurai akar konflik dan solusi pencegahan unjukrasa anarkis di wilayah Bima. Diskusi itu dihelat oleh pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bima di aula RM Arema, Rabu. saat itu Khairudin menyampaikan materi Peran Strategis Media Massa dalam Membangun Opini dan Mereduksi Propaganda Wacana Kekerasan.
Dikatakannya, profesionalisme media harus selalu dikedepankan dan itu selalu dijaganya selama memimpin media. Pada berbagai kasus unjukrasa antitambang emas yang dilakukan warga Lambu, media sangat berperan menyajikan berita objektif. Dia membantah jika semua media digeneralisasi sebagai alat kepentingan pemerintah untuk mengangkat kepentingan tertentu. Namun, kemampuan sebagian para awak media dikritisinya karena tidak memiliki skill. “Bahkan, tukang ojek pun bisa menjadi wartawan sekarang ini sehingga wajar banyak etika jurnalistik yang diabaikan,” katanya.
Kritikan peserta bahwa media massa hanya mengangkat kasus saja, sedangkan masalah sosial seperti kehidupan rakyat miskin tidak disentuh, dianggapnya tidak sepenuhnya benar. Sebab, telah berkali-kali denyut kehidupan kaum miskin diangkat. Seperti di BimaTV yang sekarang ini menyiarkan acara Lambarasa, acara itu menyentuh perkampungan terpencil yang tidak pernah disentuh. Disarankan nya agar menonton acara itu agar mengetahuinya.
Dikatakannya, saat unjukrasa juga mestinya peran media tidak boleh diabaikan, selama ini banyak yang ketika audiensi saja justru media tidak dilibatkan. Hal itu perlu dipertanyakan. Padahal, siapa yang mengetahui hasil audiensi jika tidak diangkat media massa.
Dia menyimpulkan, peran media massa sepanjang sejarah bangsa dan negara manapun sangat besar dalam mengawalnya dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Maka siapapun seharusnya tidak alergi dengan pemberitaan media, selama itu tetap dalam aturan
Perwakilan dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Bima, Delian Lubis, mendesak Pemkot dan Pemkab Bima agar membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mahasiswa. Hal itu merupakan cara yang tepat agar setiap persoalan yang muncul mampu diselesaikan. Dinilainya, selama ini munculnya gejolak dan anarkisme saat unjukrasa karena kebuntuan komunikasi.
Ketua BEM STIT Sunan Giri Bima, Burhan, merekomendasikan bahwa untuk meminimalisasi munculnya gejolak yang timbul, harus ada upaya oleh aparat Kepolisian memfasilitasi dan memediasi pengunjukrasa terhadap objek saat aksi . “Peran media massa harus mampu memberikan informasi akurat dalam pemberitaan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat,” harapnya.
Perwakilan dari Karang Taruna Kolo, Muslimin, meminta dibangun komunikasi intensif antara organisasi pemuda dengan masyarakat, selain itu kepedulian pemerintah berperan aktif mengunjungi masyarakat untuk merespons persoalan yang terjadi seperti saat ini, yakni konflik antara kelompok warga Kolo dan Melayu. “Pihak penegak hukum juga agar lebih sigap dalam menanggapi dan menjembatani lahirnya solusi damai dalam penyelesaian persoalan,” ujarnya.
Saat itu, sesi diskusi pertama diisi Kabag Ops, Kompol Nasution mewakili Kapolres Bima Kota. Materinya adalah Skema, Modus dan Strategi Kepolisian dalam Upaya Penanganan Unjukrasa. Ketua DPD KNPI Kota Bima, Syarifuddin Lakuy, SH, yang menyampaikan materi Peranan dan fungsi OKP Dalam Upaya Meredam Konflik Sosial.
Diskusi itu berlangsung alot dan penuh dinamika. Beragam pertanyaan kritis lahir dan mengemuka dari peserta forum diskusi, sehingga para peserta dan narasumber pada akhir kegiatan masing-masing membuat rekomendasi menyorot fenomena anarkisme unjukrasa yang sering mengemuka di Bima.
Para peserta berharap ada kegiatan selanjutnya dan bisa menghadirkan pihak eksekutif, karena dinilai sebagai pihak yang berperan penting dalam mengambil kebijakan. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
