Politik

Mekanisme Penjaringan Bacawali Golkar Diprotes

Kota Bima, Bimakini.com.- Mekanisme penjaringan Bakal Calon Wali (Bacawali) dan Wakil Wali Kota Bima periode 2013-2018 oleh Partai Golkar, Senin (28/5) malam, dihelat. Metodenya adalah menjaring aspirasi setiap pengurus kecamatan dan dilanjutkan survai. Namun, mekanisme itu diprotes oleh kader Partai Golkar Kota Bima, Subhan, M. Nur, SH.

Menurut mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima ini, mekanisme penjaringan bakal calon menggunakan survai dan dimulai hanya mengakomodir aspirasi pengurus kecamatan, tidak efektif. Cara itu hanya akan membesarkan orang lain, bukan kader partai sendiri.

Dia menilai, penjaringan bakal calon itu akan lebih efektif jika dikembalikan pada metode konvensi seperti dulu dengan mengakomodir aspirasi dari semua PD. Hal itu juga akan membuka peluang bagi para kader-kader terbaik Golkar untuk berkompetisi.

“Kenapa tidak kembalikan saja mekanismenya dengan mengakomodir PD-PD kenapa harus memakai survai, kembalikan saja kepada konvensi,” ujar Subhan sambil meminta penjelasan kepada Ketua DPD Partai Golkar NTB.

Semua pimpinan kecamatan, ungkapnya, telah menyampaikan hasil penjaringannya dan berharap pilihan itu tidak meleset. Sebab, jika acuannya adalah berdasarkan hasil lapangan akan sangat mustahil jika dirinya yang selalu di lapangan tidak mengetahui. Dia mengharapkan metode itu bisa dipertimbangkan oleh DPD Golkar NTB.

Katanya, jika kader-kader terbaik Golkar bisa bersatu, akan bisa menang kompetisi politik apapun. Namun, sebaliknya jika hanya mengandalkan pemaparan teoritis seperti itu, maka tidak akan mampu bertahan lama. “Jika disatukan kekuatan ini maka baru akan dahsyat, tidak cukup hanya dengan penyampaian pemaparan seperti ini saja. Yakin dan percaya ini akan keropos,” ujarnya.

Merespons pernyataan itu, Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dr. HM. Zaini Arony, menjelaskan bahwa mekanisme penjaringan bakal calon dengan melalui survai sudah menjadi ketentuan DPP Partai Golkar yang dikeluarkan melalui Rakernas dan diperkuat di Rapimnas partai.

Katanya, cara itu dipakai dengan pertimbangan bahwa menentukan calon figur pemimpin tidak cukup hanya pengakuan internal partai saja, tetapi masyarakatlah yang memilih dan mengangkat figur tersebut.

Apalagi, jelasnya, metode survai lebih demokratis karena calon pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Melalui survai dilakukan uji lapangan dari semua keterwakilan unsur masyarakat yang berbeda latarbelakang, sehingga hasilnya menjadi representasi suara masyarakat. “Ini karena DPP juga sudah menempatkan bahwa suara Golkar adalah suara rakyat,” ujarnya.

Menambahkan penjelasan itu, pengurus DPD Partai Golkar, Baiq Iswy, mengungkapkan bahwa mekanisme survai akan membuktikan siapa sebenarnya figur yang dipilih oleh rakyat. Artinya, bahwa belum tentu nama yang sudah masuk dalam penjaringan yang kini dilakukan bisa menang saat survai. “Bisa jadi nama yang tidak masuk dalam penjaringan itulah yang menang dalam survai nanti,” jelasnya.

Saat itu, semua pimpinan pada lima kecamatan di Kota Bima merekomendasikan satu nama yakni Hj. Ferra Amalia, SE, MM, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima untuk tingkat internal. Figur dari tingkat eksternal didominasi dr. H. Sucipto.

Bakal calon Wakil Wali Kota Bima di tingkat internal, didominasi H. Junaidin, SE, sedangkan di tingkat eksternal terdapat beragam nama. (BE.20)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top