Kota Bima, Bimakini.com.- Tiga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Pusat Penelitian Politik (P3), yakni Pandu Yuhsina Adaban, Yogi Setia Purnama, dan Septi Satriani melakukan penelitian tentang Demokrasi Lokal di Bima.
Pihak yang menjadi narasumbernya adalah lima orang yang dianggap memiliki kompetensi di daerah ini. Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) Bimakini.com Group, Ir. Khairudin M. Ali, M.AP, Julhaidin (Komunitas Babuju), Zul Amirulhaq (GP Ansor), N. Marewo (budayawan), dan Drs. Sukirman Aziz, SH (akademisi).
Penelitian kali ini merupakan semacam penyegaran dari penelitian serupa pada tahun 2011, di mana salahsatu narasumbernya pada saat itu adalah Khairudin M. Ali. Hasil penelitian tahun 2011 sudah dibukukan dan sedang dalam proses cetak. “Penelitian kali ini untuk me-refresh penelitian kami sebelumnya, tentang demokrasi lokal di Bima,’’ kata Septi Satriani, kepada Bimakini.com.
Satu di antara hal menarik yang menjadi perhatian peneliti bagaimana sistem demokrasi yang diterapkan dalam pemilihan Kepala Daerah dan anggota legislatif. Selain itu membedah perbedaan pola kepemimpinan jaman kesultanan dan jaman sekarang yang dinilai jauh berbeda.
Saat menjawab pertanyaan peneliti, Khairuddin mengatakan, pemimpin di Bima selama ini belum bisa sepenuhnya melaksanakan amanah rakyat. Pemimpin yang dilahirkan dari proses demokrasi sekarang, sama sekali tidak lahir dari proses kaderisasi yang matang untuk menjadi pemimpin. “Mereka tidak pernah ditempa dengan segala macam cobaan hidup, sehingga bisa memahami dan merasakan kondisi masyarakat dari bebagai lapisan,’’ katanya saat wawancara dengan peneliti LIPI, kemarin di studio Bima TV.
Ditanya apakah upaya yang dilakukan agar proses demokrasi sekarang ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar diharapkan rakyat, Khairudin mengaku cenderung berkonsentrasi pada upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat pemilih, sehingga ketika memilih pemimpin, mereka tidak sekadar asal pilih karena dibayar. “Tetapi, paling tidak mereka akan memilih dan memilah calon pemimpin yang bisa membawa perubahan dan bisa menyejahterakan mereka,’’ tandasnya.
Selain itu, Khairudin juga sangat berkepentingan pada proses demokrasi. “Saya berkeyakinan, kalau proses demokrasi sudah berkualitas, maka produk yang dihasilkan juga akan berkualitas. Jadi tidak perlu terjadi ada pemimpin yang sudah dilantik, tetapi ijasahnya dipersoalkan orang. Ini kan konyol. Itu artinya ada proses yang tidak berkualitas,’’ ujarnya.
Nah, agar penyelenggaraan Pemilu berkualitas, menurutnya, maka penyelenggara Pemilu juga harus berkualitas dan diawasi dengan sangat ketat. “Anda tahu kan di Kota Bima dan Kabupaten Bima ada anggota KPUD yang dipecat, itu adalah tanda bahwa mereka itu melanggar etika dan aturan dalam menyelenggarakan Pemilu,’’ tandasnya.
Menurut Khairuddin, demokrasi dikatakan baik jika mampu menyiapkan masyarakatnya menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang lahir dadakan dan menjadi pemimpin karena membayar suara rakyat. Jika hal itu bisa dilakukan, akan lahir pemimpin di Bima yang bukan saja siap menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang bisa melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.
“Saya mendambakan kondisi di mana rakyat yang akan urunan membiayai politik calon pemimpinnya, bukan pemimpin yang membeli suara rakyat untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin yang membeli suara rakyat, pastilah yang jadi pemimpin adalah cukong-cukong yang memiliki uang,’’ katanya. (BE.18)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
