Kota Bima, Bimakini.com.- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima mendesak pemerintah dan DPRD Kota Bima segera membentuk tim untuk mengaudit anggaran Musabaqah (MTQ) tingkat Kelurahan. Desakan itu menyusul mencuatnya protes terhadap anggaran pada berbagai kelurahan.
Ketua Umum PMII Bima, Rafi’in kepada Bimakini.com, Minggu (13/5), mengatakan geliat perayaan MTQ saat ini penuh antusisme masyarakat dengan tingkat semangat yang patut diapresiasi. Banyak hikmah dan pesan-pesan moral yang lahir dari kegiatan MTQ itu. Bukan hanya dari sisi seremonialnya saja, tetapi sisi budaya dan tradisi umat Islam yang selama ini mulai luntur.
“Saya kira program MTQ tersebut selaras dengan program Pemerintah Kota Bima yakni Bima Berzakat dan Maghrib Mengaji,” ujarnya di Kelurahan Pane.
Namun, aspek yang menjadi catatan adalah bantuan anggaran MTQ sebesar Rp25 juta dari pemerintah kini menuai problema baru yang dapat mengancam ketidakharmonisan masyarakat jika tidak diawasi oleh semua pihak. Mencuatnya protes terhadap transparansi anggaran adalah bukti tingkat lemahnya pengawasan.
Oleh karena itu, tegasnya, agar nilai-nilai yang moral dan spritual yang ingin disampaikan dalam agenda MTQ itu tidak tercoreng oleh persoalan finansial. Pemerintah dan DPRD mesti segera membentuk Tim Independen yang mengaudit penggunaan anggaran tersebut, sehingga tidak ada lagi yang saling mencurigai.
“Hal ini juga untuk menghindari munculnya tim audit di internal kelurahan yang tidak independen dan dapat menambah luas persoalan,” ingatnya.
Lepas dari itu, ujarnya, dukungan Pemerintah Kota Bima terhadap kegiatan MTQ sebagai syiar Islam harus diaprsiasi terutama dukungan dalam aspek material dan moril. Diharapkannya itu menjadi motivasi untuk mencetak qari dan qariah terbaik daerah. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
