Bima, Bimakini.com.- Rapat Koordinasi (Rakor) akhir bulan digelar di Sekretariat Fasilitator Kabupaten (Faskab) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) Kabupaten Bima, Senin (28/5). Rakor itu untuk membahas dan mengevaluasi kerja di masing-masing kecamatan.
Koordinator Faskab PNPM MPd Kabupaten Bima, Mansyur, mengatakan Rakor seperti ini rutin dilaksanakan setiap awal dan akhir bulan. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya, dibahas dalam Rakor ini. Jika ada temuan masalah, maka akan dicari solusinya, sebaliknya bila positif, bagaimana bisa dicontoh bersama.
“Ketika Rakor awal bulan dilakukan, maka sekitar 20 hari setelah rakor awal bulan itu dibahas dalam Rakor akhir bulan,” ujarnya di Sekratariat Faskab PNPM MPd Kabupaten Bima, Senin (28/5).
Selain hasil pemantauan dan evaluasi dari Faskab, kata Mansyur, juga membahas hasil dari Provinsi. Hasil temuan tim provinsi selanjutnya disampaikan dalam Rakor.
Di antara hasil pantauan provinsi di Kabupaten Bima, kata dia, adalah kegiatan dengan anggaran 2011 yang belum tuntas. Seperti di Desa Wilamaci dan Sondo. Sesuai aturan, jika kegiatan belum juga selesai dilaksanakan paling telat tiga bulan setelah berakhirnya anggaran, maka dananya dikembalikan ke kas Negara. “Sekarang kami masih menunggu bagaimana mekanisme pengembaliannya,” ujarnya.
Evaluasi kegiatan juga, kata dia, berkaitan masalah pelatihan. Modul yang digunakan, sepenuhnya mengacu pada provinsi. Padahal, diharapkan ada modul lokal digunakan dalam pelatihan. “Provinsi juga menyoroti terkait dengan laporan,” katanya.
Hasil evaluasi dan Rakor yang dilakukan sejak Januari 2012 hingga Mei menunjukkan grafik naik, walaupun tidak signifikan. Dalam pelaksanaan kegiatan sebenarnya mengacu pada Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
Misalnya, kata dia, untuk anggaran 2012 ini, semestinya Mei ini telah dilaksanakan pada delapan kecamatan. Namun, kenyataannya hanya beberapa kecamatan saja yang mulai kegiatannya. Ini terkendala karena lelang yang membutuhkan proses lama. “Padahal, diinginkan, bagaimana kegiatan bisa lebih awal, sehingga nantinya tidak terkendala keterlambatan lagi,” ujarnya.
Tahun 2012 ini juga, kata dia, akan dibahas Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Nilai anggaran RBM tahun ini senilai Rp120 juta, lebih kecil dibandingkan sebelumnya Rp300 juta.
Kegiatan RBM nanti, di antaranya pelatihan lanjutan dari program periode sebelumnya. Jika sebelumnya tingkat dasar, maka diprogramkan tingkat lanjutan satu dan dua.
Disamping itu, kata dia, ada harapan ke pemerintah daerah, terkait dengan penandatangan prasasti fisik di delapan kecamatan. Banyak prasasti yang belum ditandatangani oleh Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST. “Agar memercepat penandatanganan prasasti karena jumlahnya yang cukup banyak, mungkin bisa atas nama, sehingga Camat atau pejabat lain bisa menandatanganinya,” usulnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
