Oleh: Haeruddin
BILA satu juta manusia kita bunuh, maka kemudian akan lahir sepuluh juta manusia. Jika satu perabdaban dibunuh, maka satu kehidupan tidak akan mampu mengembalikannya. Pernyataan di atas hanyalah bidak kecil dari realitas kehidupan kita sekarang ini. Hal itu bagaimana warisan peradaban, karya sastra dan seni budaya, daerah, diidentikkan dengan udik dan ketertinggalan, perlahan tapi pasti digerus oleh pemangkunya sendiri. Namun, pada sisi lain, studi tematis oleh orang luar tentang potensi yang dimiliki daerah kita, khususnya, seni budaya kian gencar dicanangkan.
Pasca-Orde Lama sastra selalu mendapat tempat dilematis. Bak memakan buah simalakama. Pernah beberapa tahun silam, sastra daerah sempat dihangatkan oleh pemberian hadiah Rancage, suatu acara untuk dedikasi sastra daerah, atas prakarsa Ajip Rosidi. Rancage sendiri diserahkan dan atau diterima sastrawan daerah dengan beberapa tetes airmata: bahagia sekalian duka. Bahagia, karena terasa masih ada yang hidup dan bergerak dalam jagad sastra daerah. Duka itu pun tambah melebar manakala disadari bahwa ketiadaan perhatian Negara tidak hanya terbatas pada sastra daerah, bahkan juga pada kehidupan kesenian atau seni budaya pada umumnya.
Hadian sastra Rancage pada mulanya hanya berjumlah satu juta rupiah. Dana itu dikeluarkan dari dompet pribadi Ajip Rosidi. Fakta ini sungguhlah miris. Satu juta bukanlah jumlah yang kelewat banyak. Tetapi, menjadi berharga bukan terutama karena jumlahnya, melainkan niatnya. Ia menjadi bukti nyata niat baik dan perhatian bagi pengembangan kebudayaan dan sastra daerah. Terbukti kemudian bahwa perhatian dan niat tidak berhenti sekadar pada sejumlah uang, namun ia akan hidup, bergerak dan menciptakan relasi-relasinya sendiri. Untuk itu, penulis kira, pemberian hadiah Rancage atau apapun bentuknya bagi karya sastra yang terbit dalam khasanah daerah pada dewasa ini, pada gilirannya juga akan menggerakkan metabolisme sastra daerah dimanapun di Republik ini dengan segala sistemnya.
Jika perhatian dan niat baik dari perorangan bagi pengembangan sastra bisa menjadi sesuatu yang hidup dan bergerak, tentunya dampaknya akan lebih besar dan berarti jika datang dari suatu lembaga Negara (Pemerintah). Negara (Pusat atau Daerah), jika mau atau peduli, dapat menurunkan dana dalam jumlah lebih banyak. Jika dana dalam jumlah jauh lebih besar tersebut dihadirkan juga dengan perhatian dan niat baik yang lebih besar pula, maka roda metabolisme sastra, sebagai lokomotif identitas Negara dan daerah, niscaya akan bergerak lebih deras dan meluas.
Dalam pada itu, sosok sastra kita, termasuk nyaris seluruh aktivitas seni budaya, cenderung tidak mendapat perhatian memadai dari lembaga-lembaga Negara di Pusat dan makin parah lagi di daerah. Peningkatan minat baca dan apresiasi sastra yang dilakukan dengan terencana oleh Negara, justru terlihat pada langkah-langkah atau pola kolonial Belanda, yaitu menjadikan sastra sebagai komoditi politik bagi kepentingan kekuasaan semata. Tengoklah pada era 20-an, bagaimana Balai Pustaka dapat dikatakan merupakan salahsatu agen untuk merekayasa silaturahmi sastra-masyarakat lewat pemilihan karya-karya sastra yang dianggap baik untuk diterbitkan atau didukung untuk selanjutnya disebarkan dan dimasyarakatkan lewat taman bacaan yang tersebar pada berbagai tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sudah barang tentu di sana termuat kepentingan kolonial.
Namun, rekayasa kebudayaan-sastra via Balai Pustaka sejatinya menyiratkan cita rasa Belanda (dan Eropa umumnya) akan kesarjanaan dan atau keterdidikan. Selain upaya menyiapkan tenaga terdidik yang patuh untuk dijadikan pegawai Belanda. Dibalik semua itu, bagaimana Belanda ingin menularkan selera dan cita “manusia model Eropa” pada murid-murid Bumiputera. Bila kita tilik pada era sekarang sungguh tidak ada bedanya; setali tiga uang. Sastra maupun seni budaya kita masihlah dipandang dan dibangun dengan pandangan kolonial, yakni akan diperhatikan bila menopang kekuasaan. Mirisnya lagi, bila Belanda punya perhatian lebih pada sastra namun Negara kita di Pusat, terutama di daerah sangatlah minim perhatian dan dukungannya pada keberadaan dan perkembangan sastra dan seni budayanya sendiri. Sejatinya sastra kita tidak pernah hidup menjadi dirinya sendiri.
Sastra maupun seni budaya pada kehadirannya tidak hanya menyuguhkan nilai-nilai kearifan bagi kehidupan, tetapi juga sebagai media komunikasi dan diplomasi antardaerah juga antar-Negara. Kendati demikian, ketika Ajip Rosidi merogoh uangnya sendiri mampu memberi perhatian pada keberlangsungan sastra, tetapi mengapa Negara yang masih berdiri kukuh dengan segala topangan kekuatan dan kekuasaannya sunggulah miris, karena triliunan uangnya raib tanpa faedah apa-apa bagi pembangunan apapun, apalagi termasuk sastra, tidak bisa.
Ketiadaannya peran dan niat baik Negara yang serius dalam pengembangan sastra terlihat sangat nyata pada perkembangan sastra daerah di Indonesia dan sastra Indonesia di daerah. Sebab, dampak sikap ini berpengaruh besar pada perjalanan daerah atau Negara pada masa mendatang. Sastra merupakan cerminan lain dari identitas daerah atau Negara itu sesungguhnya.
Kita semua sadar, mulai Pusat hingga daerah betapa kecilnya peran pemerintah dalam kemajuan blantika sastra di negeri ini. Mengutip pernyataan Goenawan Mohamad dalam esainya “Tentang Keterpencilan Kesusastraan” (1980), mengatakan bahwa “kesusastraan, sebagaimana kehidupan, ada bersama kita tanpa rencana”. Namun, Negara hadir dan kita hadirkan ke tengah kita dengan penuh rencana. Benar bahwa dalam banyak hal Jakarta identik dengan Indonesia, namun sangat tidak benar jika kita beranggapan bahwa Indonesia adalah Jakarta.
Nasib sastra dan seni budaya daerah perlu menyiratkan sentuhan tatanan negaranya, terutama pemerintah daerahnya sendiri. Isu sastra pinggiran dan sastra yang dipinggirkan pada masyarakat di daerah, pada dasarnya bisa identik dengan status pinggiran dan dipinggirkannya daerah-daerah bersangkutan dalam seluruh silaturahim bernegara. Kita mesti percaya diri, setiap budaya adalah puncak, dan puncak budaya bukanlah Jakarta, Jawa atau Bali. Daerah Bima pun adalah puncak, tinggal bagaimana niat pemerintahnya. Masa depan daerah ini ada pada pemangkunya, kalau bukan kita siapa lagi. Salam…
Penulis adalah Dosen STKIP Taman Siswa Bima dan Pemerhati Masalah Sosial-Budaya
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
