Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

DPRD Dompu Didesak Gunakan Hak Interpelasi

Dompu, Bimakini.com.-  Belasan pengunjukrasa yang tergabung dalam Cobra, Senin (18/6), berunjukrasa di depan kantor DPRD Dompu. Mereka menyorot banyaknya aspirasi beberepa elemen masyarakat Dompu yang belum direspons baik oleh pemerintah dan DPRD.

Perwakilan Cobra, Bondan Winarto,  menjelaskan beberapa aspirasi yang kerap disuarakan selama ini, seperti masalah pegawai  honor daerah, IPKTM, masalah investasi, dan berbagai kasus lainnya belum direspons. Selama ini, jika ada perusahaan pertambangan dan perusahaan lainnya yang ingin berinvestasi di Dompu hanya datang mengambil izin usaha hak guna lahan yang akan dijadikan agunan bank. Setelah itu, mereka tidak diketahui lagi. “Mereka hanya memanfaatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah,” katanya.

      Dia mencontohkan PT Ati, perusahaan geothermal, dan beberapa perusahaan lainnya. Pemerintah dan DPRD terkesan memudahkan izin dan rekomendasi, sedangkan izin usaha untuk  masyarakat terkesan dipersulit.

Wakil massa lainnya, Ikhwayudin, menilai berbagai persoalan daerah yang selama ini kerap diaspirasikan oleh rakyat, tidak ada satu pun yang dapat di untaskan oleh DPRD dan Pemerintah. Selain itu, menuding pemerintah tidak memiliki keinginan baik menyejahterakan masyarakat. Kondisi itu dapat dilihat bahwa saat ini petani dan nelayan kesulitan mendapatkan pupuk dan bibit. Nelayan sulit mendapatkan solar dan saat bersamaan Pemkab Dompu membeli mobil mewah.

“Mestinya DPRD menggunakan hak interpelasi untuk kepada pemerintah terkait berbagai persoalan ini,” desak Ikhwayudin.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

    Anggota Cobra berusaha menemui Wakil DPRD Dompu, Iwan Kurniawan SE, M.AP. Wakil Ketua DPRD duta PAN ini berjanji merespons aspirasi masyarakat dan segera meminta  penjelasan pemerintah berkaitan langkah yang akan dilakukan sehubungan dengan  kehadiran PT Geothermal. “Kalau memang diminta untuk gunakan hak interpelasi, kami akan segera usulkan,” ujarnya.

Katanya, bagaimana pun juga memang pemerintah harus segera bersikap terhadap perusahaan yang tidak bisa memberikan manfaat bagi rakyat.

      Iwan berjanji Rabu ini akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan. Dia prihatin melihat  kondisi investasi di Dompu.

Anggota DPRD Dompu, Ilham Yahyu, juga berjanji segera menginvetarisasi jumlah perusahaan yang  berinvestasi di Dompu. Hal itu dilakukan agar diketahui data yang tepat perusahaan mana yang serius dan hanya meminta rekomnedasi untuk meminjam uang bank. “Kita kini tengah melakukan inventarisasi berapa jumlah perusahaan yang berinvestasi di Dompu,” ujarnya. (BE.15)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Berita

  Dompu, Bimakini. – Ratusan warga dan Perangkat Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu antusias mengikuti program vaksinasi COVID-19 dosis pertama oleh petugas Kesehatan Puskesmas...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Dinilai mampu memenuhi hak anak, Kabupaten Dompu dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat Pratama pada 2020 menjadi tingkat Madia...

Berita

TIBA-TIBA saja kita dikejutkan oleh sejumlah penemuan. Tumbuhan yang sebelumnya biasa saja, dibuang-buang, menjadi luar biasa dan ada yang dijuluki miracle tree (pohon ajaib)....

Politik

Bima, Bimakini.- Menurut rencana, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pengunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)...

Pendidikan

Dompu, Bimakini.- Sejumlah pimpinan perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Bima – Dompu (Bidom) menggelar pertemuan, Kamis...