Opini

Keadilan Hukum dan Potlot Bocah

(Muhammad Fikrillah)

Rabu malam pekan lalu, seorang Bapak tiba-tiba menelepon. Namanya Alimudin. Saat itu, dia mengaku mendatangi rumah seorang Kepala Desa untuk memfasilitasi curahan hati-nya (Curhat) soal kasus pembunuhan yang menimpa anaknya pada pertengahan tahun 2011 lalu. Pembicaraan yang mengekspresikan kegundahan hatinya. Duka-lara masih membekas kuat. Saya pun langsung mafhum, mengambil posisi strategis: mendengarkan suara hatinya sampai akhir untuk membangun empati.

Ya, bagi keluarga korban apapun, empati diperlukan untuk mengurangi beban psikologis yang mendera. Apalagi, semacam korban pembunuhan. Bapak itu ingin mencari keadilan hukum, meski sadar bahwa posisi sosialnya kurang mendukung. Hanya petani biasa, rutinitas hariannya bertarung dengan kebaikan alam demi nafkah keluarga.

Ini sebagian curhat pada awal “kicauannya”. “Saya hanyalah orang awam, petani kampung yang tidak memahami hukum. Tapi saya ingin mencari keadilan. Saya ikhlas menerima kematian anak saya, satu orang sudah dihukum 7 tahun lebih, namun tiga orang lainnya dianggap tidak terlibat. Fakta ini menyebabkan hati saya dan keluarga menangis,” katanya lirih.

Malam itu, suasana dingin menyergap. Hujan rintik membasahi, mengiringi malam yang makin gelap. Suara dari seberang, sekitar 40 kilometer dari posisi saya, kian “berkicau”. Katanya “Anak saya dibunuh pertengahan tahun lalu oleh empat remaja di perkampungan Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Itu pembunuhan berencana, karena masing-masing punya peran. Ada yang membawa senjata tajam, mengambil batu, kayu. Kesaksian dua orang di lokasi membuktikan itu. Bahkan, dua saksi yang berboncengan dengan anak saya sempat dikejar karena membantu,” ujarnya antusias.

Saat itu, Bapak itu menyebut tiga remaja, kampung asalnya, plus peran masing-masing saat mengeksekusi anaknya. Sore itu, di ruas jalan pinggir pantai, akhir nafas kehidupan anaknya ditentukan. Meregang nyawa dengan sejumlah luka menganga, bacokan pada dadanya memuncaki akhir penderitaannya. Buah hatinya tewas. Masyarakat sekitar gempar dan empati pun mengalir deras.

Suara Bapak itu serak-serak kering, merendah tidak teratur. Sayang, saya tidak melihat ekspresinya secara langsung. Tetapi, pesan simbolik dari getar-getar suaranya bisa saya tangkap. Ada luka batin menganga dan dalam, hingga kini mengiringi aktivitas hariannya. Tangisan hatinya itu tidak menemukan saluran keluar yang tepat. Padahal, diakuinya, sejak lama, bahasa protesnya itu membuncah hebat. Harapannya tunggal, agar mereka yang diindikasikan kuat terlibat mengeksekusi anaknya mendapatkan hukuman setimpal.

Titik kesadarannya soal pemeriksaan tiga remaja itu, muncul. Demikian juga pengakuan dua saksi saat persidangan. Tampaknya sudah terlambat, karena vonis bagi seorang yang membacok sudah dibandrol tujuh tahun lebih. Namun, Alimudin bertekad terus berjuang dengan caranya sendiri. Di titik ini, saya menguatirkan dia terlibat kesalahan fatal atau membalas dendam. Saya mencoba mengarahkan tensi emosinya agar berserah diri kepada Allah. Itu lebih mulia. Semoga dia bertahan di titik itu.

Sebagai Muslim, kisah tragis itu bisa dipahami Alimudin sebagai garis takdir. Namun, masih bebasnya tiga remaja lainnya menggiris hatinya. Mengapa mereka tidak ikut dihukum? Adakah permainan berkas hukum? Bisakah itu dikreasi atau direkayasa dengan imbalan tertentu? Keheranannya menggunung. Selaksa tanya kembali hadir, menyergap di sudut gelap. Malam itu, baginya cahaya keadilan masih kabur. Seperti malam sebelumnya pascavonis hakim itu…

Saya pun bersuara. Sebisanya. Kasus-kasus seperti itu memerlukan pendampingan sejak awal, terutama saat pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dan tahapan proses jaksa. Karena menjadi dasar materi persidangan perkara. Titik ini sangat krusial. Celah hukum seperti itu bisa mengubah posisi seseorang, yang diindikasikan kuat menjadi biasa-biasa saja. Atau mereka yang perannya biasa saja, bisa tergiring ke areal pesakitan. Ada yang menyarankan seberapa pun level kasusnya, praktik hukum di negeri yang bernama Indonesia ini, tetap saja perlu membangun “kecurigaan”. Rawan diotak-atik sih…

Usai pembicaraan itu, saya teringat potlot anak saya. Bocah 3,5 tahun. Saya membelikannya untuk mengasah daya kreasi dan imajinasinya melalui tulisan atau coretan. Saya memelototi alat itu secara mendalam. Potlot itu punya makna. Di atasnya terdapat polesan seng kuning emas dengan karet penghapus yang menyembul. Di bagian bawah, sengaja diraut runcing untuk “memberi garis tegas pada kertas atau kanvas”.

Nah, gambaran potlot ini tampaknya tepat untuk memetakan panorama hukum di negeri ini. Itu kecurigaan mayoritas publik negeri ini. Kasus yang menimpa keluarga Alimudin–sebagaimana juga diyakininya–bisa masuk menjadi bagian dari potret buram itu. Seperti analisis para pengamat, hukum tumpul ke atas atau rawan dihapus jejaknya, terutama jika diindikasikan melibatkan penguasa atau pemilik modal besar. Jika hukum diterapkan ke bawah, justru tajam atau runcing. Melabrak siapa saja, bahkan hingga mereka yang mengambil coklat yang terjatuh sekalipun.

Beberapa hari terakhir, kita dihadapkan oleh sejumlah kasus besar di panggung negeri ini. Kasus dugaan korupsi yang membelit sejumlah politisi partai politik tertentu. Tampaknya, masih belum bergeser jauh dari potlot bocah. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas atau rawan raib (dihapus) di tengah jalan. Sampai kapan? Alimudin satu di antara yang menggugatnya. Wallahualam bishawab…

(Pernah dimuat di http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05/keadilan-hukum-dan-potlot-bocah/ dan terpilih menjadi HL)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top