Foto: IST.
Kota Bima, Bimakini.Com.- Pendidikan politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kerap terabaikan. Selalu ada jargon yang didengungkan, bagaimana pemilih cerdas dalam menentukan pilihan. Namun kenyataannya pemilih belumlah cerdas dalam menentukan figur pemimpinnya. Apalagi tidak lama lagi masyarakat Kota Bima dihadapkan pada dua Pemilukada, Wali Kota dan Gubernur NTB. Hal itu mengemuka dalam diskusi mingguan GP Ansor Kota Bima, Jumat (8/6) sore.
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua GP Ansor Kota Bima, Syahrul Jaya, MPd, menilai pendidikan politik sangatlah penting. Setiap Pemilu pun, anggaran untuk memberi pendidikan politik cukup besar. “Namun hasilnya tidak terlihat, masyarakat tetap belum cerdas dalam menentukan pilihannya,” urainya saat diskusi dengan tema “Pendidikan Politik Rakyat Jelang Pemilukada 2013” di sekretriat GP Ansor Kota Bima.
Pihak yang paling bertanggungjawab dalam pendidikan politik masyarakat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, Partai Politik, dan organisasi atau insrtitusi yang berperan untuk itu. “Di pemerintahan itu ada yang bertanggungjawab, seperti asisten satu dan Bakesbanglinmaspol. Jangan sampai mereka bergerak hanya untuk mesin politik kepentingan kelompok tertentu” ujarnya.
KPU dinilainya, terlalu fokus pada sisi administrasi proses Pemilukada. Untuk masyarakat, hanya diajarkan tentang cara mencoblos dan mencontreng. “Namun esensi pendidikan politik bukanlah mengajarkan cara mencontreng atau mencoblos. Tapi bagaimana memiliki pengetahuan tentang figur yang akan dipilih,” ujarnya.
Pengetahuan tersebut, kata Syahrul, dapat berupa pemahaman tentang visi, misi dan program para calon. Apakah yang mereka janjikan, benar-benar realistis atau hanya bualan politik.
Syahrul mengaku pengamatannya selama ini ketika jelang Pemilukada, kerap terjadi debat kusir antar masyarakat, mengenai masing-masing figur. Itu terjadi, karena minimnya pemahaman mereka dan tidak adanya sumber informasi independent.
Sekretaris GP Ansor Kota Bima, Ardiansyah, mengatakan organisasi kepemudaan seperti Ansor harus ikut berperan dalam memberi pencerahan politik. Karena jika berharap pada institusi yang diberi kewenangan, maka pemilih tidak akan cerdas-certas. “Ansor siap berperan dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Agar mereka tidak terus membeli kucing dalam karung,” ungkapnya.
Kedepannya, Ansor Kota Bima akan terus intens mengadakan diskusi terkait pendidikan politik. Namun juga akan turun ke masyarakat memberi pencerahan serta juga mengevaluasi kerja KPU.
Syahid, pengurus lainnya, menilai bahwa pendidikan politik perlu difokuskan pada dua subyek. Pertama adalah masyarakat umum dan kedua pemilih pemula yang umumnya pelajar. “Guru juga harus memberikan pencerahan tentang pendidikan politik, agar siswanya yang memasuki usia pemilih dapat menjadi pemilih cerdas” ujarnya.
Masyarakat Kota Bima pada 2013, kata Syahid, dihadapkan pada dua Pemilukada, yakni Wali Kota Bima dan Gubernur NTB. Masyarakat harus dapat memahami realitas yang ada dan mengukurnya dengan visi, misi serta program para calon. “Itu menjadi salah satu cara, agar masyarakat menjadi pemilih cerdas,” pungkasnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
