Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

SK Gubernur Tuntas, KP3S Segera Menghadap Kemendagri

Bima, Bimakini.Com.- Surat Keputusan Gubernur NTB Dr.TGH.Zainul Madji Nomor 280 tahun 2012 tentang Persetujuan Calon Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai pemekaran dari Provinsi NTB akhirnya dipegang oleh Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Mataram.

"SK tersebut ditandatangani tanggal 10 Mei 2012, dan hari Kamis (24/5) telah kami pegang," jelas Sekretaris KP3S Mataram H.Salim HS, SH, dalam siaran persnya ke Bimakini.Com.

Menurut Salim, SK yang merupakan perbaikan dari SK 437 tahun 2011 pertama memuat isi persetujuan nama calon provinsi dan ibukota sehingga nama calon Provinsi menjadi Provinsi Pulau Sumbawa dengan Sumbawa Besar sebagai Ibukota PPS.

Point kedua adalah persetujuan pelepasan Kabupaten/Kota cakupan Wilayah PPS yang meliputi KSB, Kab Sumbawa. Dompu, Bima dan Kota Bima.

"Ketiga yakni persetujuan pengalokasian biaya sebesar 8 milyar untuk penyelenggaraan PPS tahun pertama dan 8 milyar tahun kedua," jelas Salim.

Selain itu, untuk point keempat adalah persetujuan pemberian hibah 9 milyar untuk Pemilukada. "Point terakhir yakni  persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dan hutang piutang Prov NTB yang akan dimanfaatkan PPS," ungkap Salim.

Ditegaskannya, terdapat blangko yang sudah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk calon pemekaran baru, "Blangko ini kami targetkan sudah terisi dalam dua hingga tiga hari mendatang," terangnya.

Langkah selanjutnya menurut Salim adalah menyerahkan berkas-berkas kelengkapan ini kepada Mendagri, "Setelah semua beres perwakilan dari Pemprov NTB dan KP3S akan menyerahkan secara resmi kepada Mendagri, semoga minggu depan bisa terlaksana," harapnya.

Seperti diketahui usulan Pembentukan PPS juga telah diusul melalui Komisi II DPR RI, namun karena kelengkapan yang dipersyaratkan belum sepenuhnya terpenuhi, maka usulan Komisi II DPR RI yang telah dibahas di Badan Legislatif kandas karena kekurangan administrasi pendukung.

"Kita tetap optimis PPS terbentuk, karena pihak Dendagri sendiri telah meminta KP3S untuk melengkapi kekurangan administasi dan usulan PPS dilakukan melalui Mendagri," terang Salim.

Selanjutnya setelah administrasi lengkap, maka usulan dari Mendagri akan disingkronisasi dengan usulan yang datang dari DPR RI, "Yang jelas Mendagri membuka pintu untuk pemekaran di wilayah NTB khususnya PPS," pungkas Salim. (BE.16)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Politik

Bima, Bimakini.- Hari kedua kedatangan Pengurus Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) di Pulau Sumbawa, diisi dengan kunjungan dan silaturrahmi pada kepala daerah dan...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.- Komite Persiapan Pembentukan Pulau Sumbawa (KP3S), mengikuti upacara hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, di halaman Kantor Bupati Dompu, Selasa (17/8/2021)....

NTB

Mataram, Bimakini.- Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, baru-baru ini dinobatkan sebagai desa dan kelurahan terbaik...

Peristiwa

Bima, Bimakini.com.- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr HM Zainul Majdi, Rabu (2/12/2015), mengunjungi korban bencana kebakaran di Dusun Bajo Tengah Desa Bajo Pulo...

Peristiwa

Bima, Bimakini.com.- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bima bakal merilis album lagu Bima berjudul “Doro Tambora”. Lagu tersebut akan diterjemahkan dalam tiga bahasa,...