Kota Bima, Bimakini.com.-
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Fahri Hamzah, SE, mengatakan salahsatu tugas wakil rakyat adalah mengontrol jalannya pemerintahan. Selama ini, memang banyak mengeritik sejumlah kebijakan pemerintah SBY yang dinilai tidak pro-rakyat atau yang hanya pencitraan diri saja.
"Kritik tersebut tujuannya murni untuk perbaikan kondisi pemerintahan dan negara dalam upaya pelayanan rakyat," katanya saat pertemuan dengan pengurus partai, simpatisan, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Santi Kamis (26/7) dalam rangkaian kunjungan masa reses. .
Namun, katanya, terkadang kritik itu dinilai sebagai kebencian pada pemerintah, bahkan merongrong wibaya Presiden karena PKS merupakan anggota koalisi di pemerintahan. Presiden dan sejumlah pembantunya menilai bahasa yang disampaikan terlalu keras dan cenderung kasar.
“Tetapi bagi saya bukan keras atau lunaknya bahasa, karena itu seni menyampaikan saja. Subtansinya itulah yang pokok,” ujarnya.
Dia pernah diminta secara khusus oleh Staf Presiden agar lebih santun jika menyampaikan kritik terhadap pemerintah. “Padahal, menurut saya sebagai orang Timur, bahasa yang saya digunakan itu biasa dan halus. Mungkin dinilai kasar oleh mereka di pulau Jawa,” ujarnya.
Biasanya, lanjut Fahri, ketika mendapat kritik seperti itu, Presiden kemudian merespons cepat dengan Curhat kemana-mana. Melalui media massa, bahkan saat pertemuan resmi dan ini membuatnya tidak habis pikir dan serbasalah. “Kita biarkan kekeliruan itu terjadi adalah dosa. Tetapi, ketika kita kritik dan berikan masukan dinilainya tidak suka dan membangkang. Bingung saya jadinya,” ujarnya.
Diakuinya, dalam kondisi seperti itu kini lebih banyak menahan diri melontarkan komentar, apalagi kritik terhadap kebijakan SBY. Bahkan, banyak menolak tawaran wawancara dari sejumlah TV swasta. (BE.14)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
