Kota Bima, Bimakini.com.-Reaksi terhadap perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima yang tidak sampai ke Batam, padahal telah mengantungi uang perjalanan dinas belasan juta rupiah, terus bergema. Berbagai kalangan menyayangkannya dan mendesak wakil rakyat itu segera mengembalikan uang.
Namun, bagi akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) MBojo Bima, Syarif Ahmad, M.Si, ada dimensi lain yang sangat menguatirkan. Jika mereka mangkir berangkat padahal telah mengambil uang jalan, maka mengindikasikan keruntuhan moral politik para wakil rakyat.
Dikatakannya, jika tengara itu benar maka perilaku buruk seperti itu adalah implikasi logis dari model perekrutan politik yang sakit. Artinya Parpol tidak layak disebut sebagai salahsatu pilar demokrasi, karena gagal membina anggotanya untuk berbuat kebaikan.
Mangkir studi banding dan hanya ingin duitnya itu juga menunjukkan sebagian anggota legislatif tidak memiliki integritas. Menjadi anggota legislatif dengan performasi sikap seperti itu jelas akan mengubah status terhormat menjadi tidak terhormat. “Karen legislatif menjadi tempat subur berseminya penipuan,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu lalu.
Bagi kandidat Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia ini, tampilan perilaku mangkir dari tugas itu menjadi satu di antara indikator keruntuhan moral politik. Praktik politik yang mengalami pengerdilan menjadi sekadar perjuangan kuasa demi kuasa. “Bukan politik sebagai perjuangan mewujudkan kebajikan bersama,” ujar dosen STISIP Mbojo Bima ini.
Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Kota Bima, M. Ardyansah, ST, mengatakan tindakan sejumlah oknum anggota DPRD Kot Bima itu mengoyak rasa keadilan masyarakat dan harus segera ditindak tegas oleh Parpol, pimpinan DPRD, dan Badan Kehormatan. Mereka yang terindikasi tidak berangkat harus segera dipanggil dan mengirimkan surat kepada Paepol agar mengambil tindakan tegas kepada anggotanya.
Sebagai wakil rakyat, jelasnya, mereka seharusnya memberikan contoh baik, tugas pengawasan terhadap eksekutif akan sulit dimaksimalkan kalau kelakuan mereka seperti itu. Dia menduga selama ini studi banding yang dilakukan hanya dijadikan alasan untuk mencairkan uang dari kas daerah.
“Pantas saja studi banding yang dilakukan selama ini, tidak memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” tudingnya.
Katanya, tindakan oknum anggota DPRD Kota Bima itu mengindikasikan terjadinya tindakan korupsi anggaran. GP Ansor mendesak mereka segera mengembalikan uang dan pimpinan Parpol segera menarik anggotanya dari DPRD karena telah bertindak memalukan. “Tindakan mereka itu tidak ada bedanya dengan korupsi dan bisa dilaporkan sesuai hukum yang berlaku. Pimpinan DPRD Kota Bima harus bertindak tegas sebelum rakyat yang melakukan tindakan sendiri,” tegasnya.
Kritikan juga muncul dari Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima, Syarifuddin Laquy, SH. Dia menilai sebagai wakil rakyat yang berjiwa kerakyatan harus ikhlas mengembalikan uang dinas itu. Dia meminta agar wakil rakyat bisa menunjukkan konsistensi sesuai komitmen diri dalam jargon politik yang diusung saat kampanye dulu.
“Jika mereka kembali kepada jargon dan janji politiknya, saya yakin mereka akan berpikir dua kali menyakiti hati rakyat,” jelasnya melalui pesan singkat, Minggu sore.
Pada bagian lain, informasi yang dihimpun Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima telah mengetahui kasus itu dan segera memanggil sejumlah anggota legilastif yang terindikasi tidak berangkat ke Batam. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
