Kota Bima, Bimakini.com.-
Dugaan ketimpangan dalam pelaksanaan proyek dampak bencana alam dan kerusuhan yang dikelola Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bima, kian menggelinding. Setelah kasus itu, diproses Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Kepala SDN 62 Kota Bima, Rusli, S.Pd, mengaku ditipu oleh oknum M, guru sekolah setempat.
Rusli mengungkapkan, tahun 2011 lalu, oknum guru SMKN 2 itu mendantanginya di sekolah dan membujuk agar mau menerima paket proyek bencana alam. Syaratnya, harus menyerahkan uang pelicin senilai Rp1,5 juta. “Uang itu tidak langsung saya kasih saat dia datang ke sekolah, tapi beberapa hari setelah itu. Saya serahkan saja, karena saya pikir sekolah di sini memang butuh untuk pagar bagian depan,” katanya di Rontu, kemarin.
Diakuinya, uang itu memang tidak langsung diterima M, namun diserahkan kepada keponakan oknum itu setelah diperintah. Selama ini, kasus itu memang sengaja dirahasiakannya dan tidak dilaporkan kepada aparat Kepolisian atau Kejaksaan, karena masih berharap anggaran bencana alam yang dijanjikan bakal terealisasi.
Namun, katanya, hingga memasuki semester kedua tahun 2012, tidak kunjung cair. “Sekarang saya baru sadar sudah ditipu, uang 1,5 juta itu adalah uang pribadi kami, karena tidak berani menggunakan uang sekolah, yang kami pikirkan saat itu bagaimana caranya anggaran itu cair,” katanya.
Rusli mengaku, masih memiliki kuitansi bukti penyerahan uang kepada keponakan oknum guru itu. “Sebenarnya hingga tahun 2012 ini, kami masih menunggu dan berharap meskipun akhirnya kami sadari itu sepertinya kami dibohongi. Saya baru sadar setelah diingatkan keluarga saya,” katanya.
Hingga kemarin, oknum yang dimaksud belum berhasil dikonfirmasi. Saat hendak dikonfirmasi di SMKN 2, oknum itu diinformasikan pegawai setempat tidak berada di sekolah.
Sebelumnya seperti dilansir Bimeks, Kepala SMKN 2 Kota Bima, Drs Syamsuddin memastikan tim pelaksana pengusul, pengawas proyek bencana alam tidak pernah membebankan atau menerima uang dari sekolah mana pun, pengusul proyek.
SMKN 2 merupakan salahsatu dari 200 SMK di Indonesia yang ditunjuk sebagai pengawas perencanaan proyek dampak bencana alam dan kerusuhan. Tupoksi sekolah setempat, hanya sebatas sebagai konsultan, sedangkan pelaksanaan proyek 100 persen bergantung sekolah dan Komite, karena anggaran langsung dialirkan ke rekening Komite sekolah yang memeroleh anggaran. “Jadi kalau anggaran itu dipotong dari 90 jadi 80 tidak ada karena langsung masuk rekening sekolah,” katanya.
Diakuinya, yang melaksanakan survai pra proyek memang tim yang dibentuk oleh sekolah setempat. Namun item pekerjaan bergantung dari usulan sekolah. Jadi, SMKN 2 hanya sebatas sebagai pengawas. Jika pun ada sejumlah sekolah yang membangun baru pagar sekolah padahal pagar lama masih layak, itu merupakan tanggung jawab sekolah. “Kalau kita sesuai dengan servei. Tapi aneh juga masa pagar yang sudah dibangun dibongkar lagi mungkin itu keinginan mereka di lapangan, di sekolah,” katanya.
Syamsuddin mengakui sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) memang ada standar kelayakan saat survai, misalnya harus memunuhi standar kerusakann yang sudah ditetapkan persentasenya. Jadi, tidak semua keinginan sekolah mendapatkan proyek bisa terpenuhi. Selama semester pertama tahun 2012, sedikitnya ada 24 sekolah di Kota dan Kabupaten Bima dan Dompu yang mendapat alokasi dana bencana alam dan kerusuhan. “Tidak ada tumpang-tindih dengan anggaran DAK, karena sebelumnya juga sudah disurvai, jadi beda item juga,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
