Kota Bima, Bimakini.com.-
Sejumlah proyek perbaikan sekolah yang bersumber dari anggaran dampak bencana alam dan dan kerusuhan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ditangani Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bima. Namun, ada di antaranya yang diduga bermasalah. Selain dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari), proyek berlevel pagu kecil itu dinilai memanjakan sekolah dan membuka ruang penyimpangan baru.
Anggota Lembaga Edukasi, Akuntabilitas Keuangan Publik dan Non-Publik, Hamzah Haz, mendesak pihak terkait agar mengawasi seluruh proyek bencana alam, sehingga tidak terbuka ruang korupsi. Apalagi selama ini diduga tidak melalui mekanisme pertanggujawaban penggunaan anggaran secara jelas.
“Walaupun anggaran-nya berasal dari APBN atau langsung dari Pusat, mestinya harus ada lembaga yang mengawasi pada level daerah, misalnya Inspektorat dan BPKP. Tapi dari informasi yang kami peroleh proses SPJ-nya mudah, padahal itu memberikan ruang gerak korupsi dan mutu pekerjaan yang buruk,” katanya melalui telepon seluler, kemarin.
Dikatakannya, lembaga terkait pada tingkat daerah harus memerhatikan persoalan itu, apalagi sudah masuk ranah hukum. Jangan sampai karena akses mendapatkan anggaran mudah, sekolah memudahkan segala cara, misalnya membangun pagar sekolah yang baru, padahal sebelumnya sudah ada.
“Jangan sampai sudah ada bangunan, tapi karena demi mendapatkan bangunan yang sebenarnya layak dirubuhkan dan dibangun dengan yang baru, itu kan pemborosan. Lebih baik anggaran itu diperuntukan untuk rakyat meskin, Negara dan daerah ini belum kaya kok,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala SDN Inpres Rasanggaro Kecamatan Bolo, Nurdin S.Pd, mengaku mendapat anggaran anggaran dampak bencana alam dan dan kerusuhan dari Kemdikbud) yang ditangani SMKN 2 Kota Bima senilai Rp80 juta. Anggaran itu digunakan untuk membangun pagar baru, meskipun pagar lama masih bagus. “Memang masih bagus, tapi setelah bangun yang baru, gang depan sekolah lebih luas,” katanya di Bolo, kemarin.
Nurdin juga mengaku, berbeda proyek lain, proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran sangat gampang. Pembangunan pagar halaman sekolah dilaksanakan hanya dalam waktu dua pekan. Sebelumnya, saat proses pengurusan proposal memang mengeluarkan uang, namun itu tidak diwajibkan. “Memang konsultannya SMKN2 , tapi rencanannya untuk proses SPJ kami akan lakukan sendiri,” katanya.
Pada bagian lain, Kepala SMKN 2 Kota Bima, Drs. Syamsuddin, mengakui sekolah setempat merupakan salahsatu dari 200 SMK di Indonesia yang ditunjuk sebagai pengawas perencanaan proyek dampak bencana alam dan kerusuhan. Tugasnya hanya sebatas sebagai konsultan, sedangkan pelaksanaan proyek 100 persen bergantung sekolah dan komite, karena anggaran langsung dialirkan ke rekening komite sekolah yang memeroleh anggaran. “Jadi kalau anggaran itu potong dari 90 jadi 80 tidak ada karena langsung masuk rekening sekolah,” katanya.
Diakuinya, yang melaksanakan survai pra-proyek memang tim yang dibentuk oleh sekolah setempat. Namun, item pekerjaan bergantung dari usulan sekolah. Jadi, SMKN 2 hanya sebatas sebagai pengawas.
Dikatakannya, jika pun ada sejumlah sekolah yang membangun baru pagar, padahal pagar lama masih layak, itu merupakan tanggung jawab sekolah. “Kalau kita sesuai survai. Tapi, aneh juga masa pagar yang sudah dibangun dibongkar lagi mungkin itu keinginan mereka di lapangan, di sekolah,” katanya.
Syamsuddin mengakui sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) memang ada standar kelayakan saat survai, misalnya harus memenuhi standar kerusakann yang sudah ditetapkan persentasenya. Jadi, tidak semua keinginan sekolah mendapatkan proyek bisa terpenuhi.
Diakuinya, selama semester pertama tahun 2012, sedikitnya ada 24 sekolah di Kota dan Kabupaten Bima dan Dompu yang mendapat alokasi dana bencana alam dan kerusuhan. “Tidak ada tumpang-tindih dengan anggaran DAK, karena sebelumnya juga sudah disurvai, jadi beda item juga,” katanya.
Kepala Pusat Bisnis SMKN 2 Kota Bima, Drs. Charles Pangaribuan, menambahkan, seluruh tim survai dan pengawas perencanaan dilengkapi SK jelas. Sebelumnya sudah mengikuti proses Diklat. Sesuai item yang ditetapkan saat lokakarya. Komposisi anggaran bencana alam 30 persen untuk perseoni, 70 persen untuk non personel. Penjabarannya, 30 persen untuk personel meliputi perencanaan pengawasan, missalnya asumsi platform anggaran Rp8 juta, maka Rp6,4 juta untuk pengawasan perencaan dan pajak. Jadi hanya Rp1,9 juta untuk personel.
Sisanya, Rp4 juta lebih untuk item nonpersonel, meliputi biaya transportasi survai dan operasional Kepala Sekolah. “Jadi empat juta lebih itu untuk nonpersonel, biaya transportasi survai, transportasi teman dan rekan, konsumsi tamu, operasional Kepala Sekolah, semualah di situ. 15 persen dari itu masuk unit produksi,” jelasnya.
Charles membantah tim pernah membebani uang pemulus kepada sekolah calon pelaksana proyek, apalagi hingga Rp500 ribu. “Tidak ada, kalau pun ada itu hanya oknum saja. Tidak ada biaya administrasi cuma pernah ada sekolah yang kasi rokok, kalau ditolak salahjuga,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
