Bima, Bimakini.com.-
Bukan rahasia umum lagi jika alokasi APBD Kabupaten Bima setiap tahun persentasi prioritas anggarannya selalu saja lebih banyak untuk alokasi belanja aparatur daripada belanja publik. Nah, ketidakseimbangan itu menjadi tugas penting bagi pemangku kebijakan seperti DPRD untuk memerjuangkan nasib rakyat.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Syukrin, SH menilai meski kenyataan itu sulit dibantah apalagi diubah, tetapi setidaknya ada upaya dan cara lain dalam memerjuangkan kesejahteraan rakyat. Upaya itu, satu di antaranya dengan memerjuangkan alokasi anggaran sosial yang lebih banyak karena bisa dinikmati langsung oleh rakyat.
Katanya, anggaran sosial bisa tidak terukur karena selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan hal itu yang membedakannya dengan pos anggaran lainnya.
“Persentase belanja publik dan belanja aparatur memang sulit kita tekan, untuk itu kita akan upayakan untuk perbesar pos anggaran sosial,” terang politisi PAN ini, Senin (30/7) di kantor DPRD Kabupaten Bima.
Walaupun hingga saat ini, ujarnya, belum ada keputusan resmi mengenai prioritas anggaran itu, karena baru akan diketahui saat pembahasan APBD murni nanti. Saat ini masih dalam tahapan sidang KUA-PPAS membahas hasil pembahasan Badan Anggaran. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
