Kota Bima, Bimakini.com.- Pengakuan Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Ahmad Miftah, S.Sos, bahwa sejumlah anggota DPRD Kota Bima tidak terlihat saat studi banding ke Batam, kini menjadi wacana luas. Elemen mahasiswa pun tidak luput menyoroti perilaku wakil rakyat itu. Nah, apa saja kata mereka?
Ketua Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (IMM) Bima, Firmasnyah, meminta anggota Dewan yang mangkir itu segera meminta maaf secara terbuka kepada publik melalui media massa. Tindakan mereka telah mengkhianati amanah konstitiuennya.
Firmansyah juga meminta pertanggungjawaban secara materil pun harus dilakukan, yakni mengembalikan semua dana perjalanan dinas itu kepada negara. Tidak hanya itu, karena penyalahgunaan dana itu sudah menyalahi aturan dan tergolong korupsi, maka para wakil rakyat itu harus diproses secara hukum.
“Itu kan tindakan kesengajaan, apalagi mereka tidak mampu memberikan alasan yang jelas sebagai dasar. Itu juga menjadi indikator tumpulnya produk hukum dan kinerja yang dihasilkan selama ini” jelasnya melalui telepon seluler, Rabu (4/7).
Ketua BEM STAIM Muhammadiyah Bima, Amir, menganggap bahwa studi banding anggota DPRD itu hanya menghabiskan anggaran Negara, apalagi temanya adalah pembangunan. Sebab, selama ini kunjungan seperti itu dinilai tidak membuahkan hasil apa-apa bagi kemajuan daerah.
Menurutnya, semua anggaran yang dipakai untuk perjalanan dinas itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk membantu rakyat miskin yang sangat membutuhkan. Dia tidak sepakat jika anggota DPRD itu harus berangkat semuanya karena masih ada komisi yang bisa diutus, sehingga anggaran bisa diminimalisasi.
“Kita akan koordinasi dengan semua mahasiswa dan aktivis lainnya untuk secepatnya melakukan audiensi meminta klarifikasi kepada DPRD,” katanya. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.